. Partai Demokrat menyayangkan curi start kampanye oleh Menteri Sosial, Idrus Marham melalui dana bantuan sosial.
"Kampanye saja belum, tapi menteri dan pejabat negara sudah kampanye pilih Jokowi bahkan memperalat bantuan sosial," tulis Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Twitter, Sabtu (18/8).
Menurut Ferdinand, netralitas pejabat negara yang hilang dalam demokrasi ini sangat berbahaya.
"Tampaknya Pak Idrus ingin aman juga di KPK," sindirnya.
Idrus Marhan diketahui belakangan bolak-balik ke KPK. Politisi Golkar itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.
"Idrus Marhan kampanye dukung Jokowi pakai dana bansos? Enggak heran saya. Itu sudah kebiasaan orang-orang yang diperiksa secara hukum. Mau daftar panjangnya? Enggak perlu kan? Toh kita sama-sama tahu daftarnya. Mungkin ini fenomena keajaiban dunia," ujar Ferdinand.
Menteri Sosial, Idrus Marham secara tersirat turut mengkampanyekan Presiden Joko Widodo melalui dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dua kali lipat. Dia berharap elektabilitas Jokowi bisa meningkat dan terpilih kembali pada Pilpres 2019.
"Kalau Pak Jokowi dinilai berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini, kalau dapat pahala dalam arti rakyat memilih kembali, itu kan pahala," kata Idrus di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8).
Ada dua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jokowi-Ma'ruf diusung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PPP, PSI, PKPI dan Perindo, sementara Prabowo-Sandi diusung Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Partai Berkarya. [rus]
