Berita

Jusuf Kalla/Net

Nusantara

JK Di Belakang Layar

Jadi Dewan Penasihat Timses Jokowi
SELASA, 14 AGUSTUS 2018 | 09:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jusuf Kalla dipastikan ikutan Pilpres 2019. Tapi, dia akan bermain di belakang layar. JK akan berperan sebagai dewan penasihat tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

Kepastian hadirnya JK di disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny GPlate. "Pak JK akan menjadi ketua dewan penasihat tim kampanye nasional Jokowi. Bersama tokoh-tokoh nasional, ada Pak Siswono, Pak Mayjen IGK Manila dan tokoh-tokoh lain," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Johnny, komposisi tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf nyaris terbentuk sempurna. Tinggal posisi puncak ketua tim kampanye yang belum terpilih. Posisi itu, diserahkan kepada sang kandidat. Kabarnya, akan diputuskan sepulang Jokowi mengunjungi korban gempa Lombok.


Berikut beberapa posisi yang sudah terisi. Semuanya diisi sekjen parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf. Di pos wakil ketua ada lima nama: Johnny GPlate (Nasdem), Abdul Karding Kadir (PKB), Lodwijk Freidrich (Golkar), Arsul Sani (PPP) dan Herry Lontung (Hanura).

Kemudian di posisi sekretaris diisi Hasto Kristyanto selaku Sekjen PDIP. Posisi wakil sekretaris diisi tiga orang, juga menjabat posisi sekjen parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf : Ahmad Rofiq (Perindo), Berry Surya (PKPI) dan Raja Juli Antoni (PSI).

Seskab Pramono Anung menyebut JK bisa saja menempati posisi paling strategis, yakni ketua tim kampanye. Hal itu merujuk kepada suara partai pengusung yang condong menghendaki JK sebagai ketua pelaksana. "Semua partai memang mengusulkan Pak JK sebagai ketua," kata Pramono di Istana Kepresidenan, kemarin.

Tidak hanya dari kalangan parpol, non parpol pun juga berpeluang masuk di dalam tim. Di antaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD hingga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Namun nama-nama ini masih perlu difinalkan. "Tentu nama-nama ini akan diakomodasi," kata Pramono.

JK sendiri bersedia mendukung Jokowi sebagai penasihat tim pemenangan. "Kalau penasihat tentu, kan memberikan pandangan-pandangan," kata JK di Pengadilan Negeri Jakarta, kemarin. "Saya bukan ketua tim," tegasnya.

Juru bicara Wapres JK, Husain Abdullah memastikan JK bukan ketua tim kampanye. Alasannya, JK lebih memilih fokus bekerja di pemerintahan. Seperti diketahui, jika aktif berkampanye, JK akan cuti sebagai Wapres. Sedangkan, Presiden Jokowi maju sebagai kandidat. Artinya, posisi Wapres dibutuhkan menggantikan Presiden yang sedang kampanye. "Bukannya menolak, tapi Pak JK memilih jadi penjaga gawang saja," ungkapnya.

Menurut Husain, JK memiliki pertimbangan lebih luas dan mengedepankan kepentingan bangsa. JK memilih tetap konsisten melaksanakan pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK tanpa harus terlibat kegiatan pilpres. "Dengan demikian, pemerintahan akan tetap berjalan baik, terutama saat Pak Jokowi cuti kampanye dan keperluan pilpres lainnya yang padat dan menyita waktu kerja beliau," pungkasnya.

Guru Besar UIN Jakarta, Prof Andi Faisal Bakti menyebut Jokowi beruntung kembali didukung JK di Pilpres 2019. Baginya, peran JK cukup besar mendulang suara. Utamanya di bagian Indonesia Timur. "Jangan lupa, dahulu Jokowi menang karena ada JK," ujar Andi kepada Rakyat Merdeka.

Menurut dia, JK sebenarnya paling pas diposisi cawapres kembali. Namun, lantaran MK tidak memutuskan gugatan masa jabatan presiden dan wakil presiden, tidak ada jalan JK maju sebagai cawapres. "Kalau Jokowi-JK saya kira selesai (menang)," katanya.

Meski begitu, peran JK jika dimaksimalkan di belakang layar cukup memberikan hasil signifikan. "JK saat ini di belakang layar. Jangan lupa, JK itu jago diplomasi dan diterima kalangan NU dan Muhammadiyah," pungkasnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya