Berita

Foto/RMOLSumut

Nusantara

Kerajaan Purba Pakpak Dari Simalungun Diperjuangkan Masuk FSKN

RABU, 08 AGUSTUS 2018 | 21:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kerajaan Istana Purba Pakpak di Kabupaten Simalungun diusulkan masuk dalam bagian Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN).

Pengusulannya dilakukan beberapa perwakilan keturunan marga Purba Pakpak saat bertemu Ketua Dewan Pembina FSKN, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta (Rabu, 8/8).

Para perwakilan tersebut adalah Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, dan para keturunan Raja Purba Pakpak seperti Arifin Purba Pakpak, Alison Purba, Marim Purba dan Tonny Saritua Purba Pakpak.

"Dalam pertemuan tersebut, kami meminta arahan mengenai syarat agar didaftarkan dalam FSKN," kata Tonny Saritua Purba Pakpak, lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLSumut.


Dari pertemuan tersebut, mereka akan mempersiapkan beberapa hal yang akan mendukung proses registrasi Kerajaan Purba Pakpak ke dalam FSKN. Yaitu, bukti Kerajaan Purba Pakpak baik berbentuk istana maupun bentuk fisik lain.

Kemudian, cerita sejarah terkait kerajaan tersebut, legalitas adat seperti perkumpulan atau dalam bahasa batak disebut punguan, termasuk struktur silsilah keturunan dari kerajaan tersebut.

"Artinya, kami akan mengupayakan semua syarat itu. Ini akan kami sampaikan kepada pengurus perkumpulan Purba Pakpak," ujar Tonny.

Menurut Tonny, Nono Sampono sangat menghargai kedatangan para perwakilan dari marga Purba Pakpak. Ia bahkan menjadwalkan kunjungan langsung ke Rumah Bolon Purba Pakpak di Pematang Purba, Kabupaten Simalungun,  bersama anggota DPD, Parlindungan Purba, pada 7 September mendatang.

Bagi Purba Pakpak, kunjungan Nono menjadi penting untuk meyakinkan Nono tentang keberadaan Kerajaan Purba Pakpak di tanah Habonaron Do Bona.

"Kami sangat berharap ini awal baik untuk memperkenalkan Kerajaan Purba Pakpak kepada masyarakat Indonesia, sekaligus berharap dapat ikut dalam Kirab Kebudayaan pada Oktober 2018 di Sumenep, Madura," tutup Tonny. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya