Berita

Ma'ruf Amin/Net

Nusantara

Soal Islam Nusantara, Ma'ruf Amin Harusnya Menyatukan Bukan Memaksakan

SABTU, 28 JULI 2018 | 10:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat semestinya melihat masalah secara mikro dan makro, internal dan eksternal. Pasalnya, MUI adalah milik umat Islam yang luas bukan milik salah satu golongan.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat, Anton Tabah Digdoyo menanggapi pelarangan Ketua Umum MUI Pusat, KH. Maruf Amin terhadap pihak-pihak yang tidak setuju dengan konsep Islam Nusantara, dalam hal ini MUI Sumatera Barat.

Konsep Islam Nusantara sendiri digulirkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj.


"Islam Nusantara itu masalah mikro yang masih bermasalah. Lihat, di kalangan NU sendiri masih banyak yang nentang," ujar Anton Tabah dalam keterangannya, Sabtu (28/7).

"Mestinya KH. Maruf Amin bertindak sebagai Rais 'Aam PBNU untuk menyatukan NU menerima atau menolak ide Islam Nusantara tersebut, bukan memaksakan orang di luar NU utuk menerima sesuatu yang di NU sendiri masih banyak yang nentang," tambahnya.

Ditambah lagi, penjelasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf tentang Islam Nusantara di video yang viral bahwa konsep Islam Nusantara lebih hebat dari Islam Arab.

Jelas Anton Tabah, penjelasan Yahya Staquf tersebut makin membuat umat Islam bingung bahkan marah.

"Islam ya Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada Islam Timur Tengah, Islam Nusantara dan sebagainya. Apalagi muncul isu akan ada Al-Quran nusantara, fikih nusantara, bahkan salat berbahasa Indonesia dan lain-lain. Tentu penolakan terhadap Islam Nusantara akan makin meluas," ucapnya.

Untuk itu, Ma'ruf Amin sebagai Rais 'Aam PBNU disarankan terlebih dahulu menyatukan konsep Islam Nusantara di kalangan NU, baru mengumumkannya ke publik.

"Contohlah Muhammadiyah saat mau umumkan hasil Tarjih yang haramkan rokok, samakan dulu pemahaman internal Muhammadiyah baru diumumkan ke publik. Soal publik ada yang tidak setuju tidak masalah, tapi internal sudah kompak. Karena itu MUI tidak berhak melarang umat menolak ide Islam Nusantara dan itu hak umat," demikian Anton Tabah. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya