Berita

Sandiaga Uno/RMOL

Nusantara

RPTRA Kalijodo Terbengkalai, Sandi: Ini Tanggung Jawab Swasta Juga

SENIN, 23 JULI 2018 | 16:58 WIB | LAPORAN:

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo dinilai sudah tidak serapih saat DKI Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnma (Ahok). Beberapa kalangan menilai kondisi RPTRA sekarang seperti kawasan kumuh tak terawat.

Menaggapi hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kesemrawutan kawasan RPTRA Kalijodo lantaran tidak jelasnya sistem komunikasi yang baik di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sandi justru menyebut RPTRA Kalijodo selama ini tidak dikontrol oleh kelurahan setempat.


Menurut Sandi banyak pihak yang dilibatakan untuk mengelola RPTRA Kalijodo. Namun, letak permasalahannya terdapat pada manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan.

"Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing masing suku dinas terkait," kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (23/7).

Sandi mengatakan permasalahan ini sedang diatasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), tim sedang mengurai dan memastikan tata kelola RPTRA Kalijodo diperbaiki.

Tidak hanya Pemprov, menurut Sandi pihak yang membangun juga turut memberikan perawatan.

"RPTRA Kalijodo dibangun oleh swasta, digunakan oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah, ini enggak nyambung sama sekali. Karena yang bangun enggak ada berkelanjutannya enggak  ada suistanable," tutup Sandi. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya