Berita

Sandiaga Uno/RMOL

Nusantara

Soal Water Way Marunda Sandi Sehati Dengan Kebijakan Ahok

MINGGU, 22 JULI 2018 | 03:19 WIB | LAPORAN:

Pemerintah DKI Jakarta memberhentikan operasional Water Way Marunda.

Pemprov DKI menilai kapal yang mengakut warga dari Marunda dengan tujuan Muara Baru ini sudah tidak efektif lagi sebab jumlah penumpang rata-rata dalam sehari hanya 20 orang.

"Terakhir itu 20 orang per hari, jadi kan kapalnya gede, operasional itu luar biasa. Jadi nggak meng-cover 10 persen daripada operasionalnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7).


Water Way Marunda diresmikan pada era Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2013 lalu, namun pada Januari 2017 Pemprov DKI memberhentikan operasi transportasi laut tersebut.

Sebab pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jumlah penumpang berangsur-angsur surut. Ahok mengeluarkan kebijakan agar kapal beralih fungsi sebagai kapal pengangkut wisatawan menuju tempat wisata di Kepulauan Seribu.

Sandi lebih mendukung kebijakan Ahok, bahkan pihaknya berjanji siap memberikan bantuan untuk melanjutkan kebijakan tersebut.

"Jadi menurut saya ini sementara yang ke Kepulauan Seribu itu perlu bantuan. Jadi keputusan pemerintahan pak Basuki itu men-switch ke Pulau Seribu dan kita dukung itu," tutupnya.

Water Way Marunda ini di inisiasi oleh Joko Widodo, untuk mengurangi waktu tempuh Marunda-Muara Baru. Dengan Water Way penumpang hanya memakan waktu 30 menit, sedangkan, jika melalui jalur darat mencapai 1,5 jam. Rute Water Way juga tergolong pendek yakni sejauh 17 KM. [nes]



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya