Pemprov DKI Jakarta masih belum tahu apa alasan pemerintah pusat meneruskan proyek pembangunan enam tol dalam kota di DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku heran mengapa proyek yang ditentang pemerintahannya itu malah masuk dalam proyek strategis nasional.
Proyek tersebut diambil alih pemerintah pusat setelah ia resmi menjabat Gubernur Jakarta lewat Pilgub 2017 lalu.
"Kami akan bicara sama pemerintah pusat. Kita akan dengar, karena saya sendiri belum pernah mendengar secara langsung mengapa menjadi program strategis nasional," kata Anies kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (19/7).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini masih yakin Pemprov DKI akan mendapatkan jabawaban yang tepat terkait pengalihan peroyek tersebut.
"Tentu ada penjelasannya. Nanti kami akan komunikasi lebih jauh," ujarnya.
Proyek enam ruas tol dalam kota pernah ditentang keras duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat masa kampanye Pilkada DKI 2017. Anies berjanji menghentikan proyek tersebut saat menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Proyek enam ruas tol dalam kota meliputi rute Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, serta Pasar Minggu-Casablanca dengan total panjang 69,7 kilometer.
Kemarin, Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, meminta Presiden Joko Widodo berbesar hati untuk membatalkan proyek itu.
Apalagi, Jokowi pernah menyatakan penolakannya terhadap proyek itu saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi kala itu berkomitmen menekan laju kendaraan pribadi dan mengalihkan mobilitas penduduk ke transportasi publik.
"Kalau pro transportasi publik, pembangunan jalan tol ini harus dibatalkan, bukan malah masuk dalam program strategis nasional. Saya harap Pak Jokowi berbesar hati membatalkan. Gubernur sekarang juga sudah tegas menolak. Jangan padamkan semangat Pemprov DKI yang begitu antusias menarik hati warganya menggunakan transportasi publik,†ujar Fahira.
[ald]
