Berita

Foto/RMOL

Pertahanan

40 Persen Masjid Kementerian, Lembaga Dan BUMN Terindikasi Radikalisme

MINGGU, 08 JULI 2018 | 20:51 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, mempublikasikan hasil studi infiltrasi paham radikal terhadap 100 masjid Kementerian, Lembaga dan BUMN di Jakarta.

“Dari 100 Masjid yang disurvei, kami catat ada 41 masjid terindikasi radikal,” kata Ketua Tim Peneliti P3M Agus Muhammad di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (8/7).

Sambungnya, hasil survei ini menunjukkan bahwa dari 37 masjid BUMN, 21 (56 persen) di antaranya terindikasi radikal. Sementara, dari 28 masjid Lembaga, 8 masjid (30 persen) terindikasi radikal.


Sedangkan masjid-masjid Kementerian, dari 35 masjid, 12 masjid (34 persen) terindikasi radikal.

Agus mengatakan, secara lebih rinci, indikasi radikal dari 41 masjid tersebut dibagi dalam tiga kategori, yakni Rendah, Sedang dan Tinggi.

Katagori rendah artinya secara umum cukup moderat tetapi berpotensi radikal. Misalnya dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi memaklumi jika terjadi intoleransi.

Kategori Sedang, kata Agus, artinya tingkat radikalismenya cenderung tinggi, misalnya, dalam konteks intoleransi, khatib setuju tapi tidak sampai memprovokasi jamaah untuk bertindak intoleran.

Sedangkan, lanjutnya, kategori tinggi adalah level tertinggi di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi juga memprovokasi agar melakukan tindakan intoleran.

"Dari 41 masjid yang terindikasi radikal, sebanyak 17 (41 persen) masjid berada dalam kategori Tinggi, kategori Sedang 17 (41 persen) masjid. Hanya 7 masjid (18 persen) yang masuk kategori rendah," pungkasnya. [fiq]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya