Berita

Foto/Net

Politik

Kemlu: Penyelenggaraan IPPP Perkuat Diplomasi RI Dengan Asia Pasifik

SABTU, 07 JULI 2018 | 01:37 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Ronny Prasetyo Yuliantoro, mengapresiasi inisiatif DPR menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan bersama dengan 16 negara Pasifik pada tanggal 23-24 Juli 2018 mendatang di Grand Hyatt Jakarta, Indonesia.

"Terkait dengan rencana penyelenggaraan IPPP ini tentunya membantu bagi kami untuk memperkuat diplomasi Republik Indonesia dan tentunya ini inisiatif yang sangat bagus," ujar Ronny Prasetyo dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Jelang Kegiatan Indonesia Pasifik Parliamentery Partnership' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7).

Selain memperkuat diplomasi Indonesia dengan keenambelas negara di Pasifik, inisiatif tersebut juga dianggap penting bagi ekonomi-politik Indonesia.


"Pasifik memang wilayah yang cukup strategis bagi kita karena ada 16 negara di teritori tersebut tentu ini berguna bagi potensi ekonomi kita mendatang," tambahnya.

Inisiatif yang akan dilakukan oleh DPR tersebut juga sejalan dengan policy atau kebijakan Kemenlu dengan negara-negara di Asia-Pasifik yang sudah ada. Menurut Ronny Prasetyo, inisiatif tersebut mampu menjadi jembatan bagi kawasan Pasifik dengan kawasan Samudera Hindia.

"Dengan adanya rencana ini, kita bisa menjadi bridge atau jembatan, karena pasifik itu mempunyai wilayah sendiri, Indonesia wilayah sendiri, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu telah diadakan KTT IORA di sini, jadi inisiatif ini akan menjadi bridge antara kawasan Pasifik dengan kawasan Samudera Hindia," paparnya.

"Dan sebenarnya itu keinginan kita dan tema yang disebutkan, direncanakan tersebut sudah pas itu dengan policy atau kebijakan yang kita laksanakan," imbuh Ronny Prasetyo menambahkan. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya