Berita

Foto/RM

Komisi IV DPR: Kementan Harus Diberi Reward

SENIN, 02 JULI 2018 | 22:39 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo menilai Kementerian Pertanian perlu diberikan penghargaan atau reward.

Reward tersebut, atas langkah-langkah yang diambil Kementan terhadap 5 perusahaan importir pelaku pengoplosan bawang bombai mini, yang dijual sebagai bawang merah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Saya pikir reward itu harus diberlakukan, apapun langkah-langkahnya terutama dalam rangka menjaga kebutuhan masyarakat, apalagi ini kan menyangkut kebutuhan orang banyak," ujar Edhy Prabowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).


Lebih lanjut ia menjelaskan, reward yang dimaksudnya yaitu berupa dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Pertanian, terutama yang menyangkut kepentingan petani dan masyarakat.

"Komisi IV selalu mendukung apapun yang menjadi tugas Kementeri Pertanian terutama dalam rangka menjaga stok-stok kesedian apapun kebutuhan masyarakat, dari awal kita senantiasa mereward Kementan dengan setiap apapun yang mereka usulkan kita tidak pernah hambat," paparnya. [fiq]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya