Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan Kementerian Pertanian yang mendaftarhitamkan (
blacklist) 5 perusahaan importir pengoplos bawang bombai mini yang dijual sebagai bawang merah belumlah cukup.
Menurutnya, Kementan perlu membawa kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Kementan tidak cukup hanya mem-
blacklist 5 perusahaan hitam itu. Tetapi juga harus mencabut ijin perusahaan dan membawa kasus tindak pidana ini ke aparat penegak hukum," ujar Viva Yoga Mauladi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/7).
Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah untuk dapat senantiasa tegas menjalankan Undang-Undang nomor 18 Tahum 2012 tentang Pangan, yang mana memiliki tujuan utama meningkatkan produksi pangan secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada segala macam bentuk impor pangan.
Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah untuk dapat senantiasa tegas menjalankan Undang-Undang nomor 18 Tahum 2012 tentang Pangan, yang mana memiliki tujuan utama meningkatkan produksi pangan secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada segala macam bentuk impor pangan.
"Pemerintah harus segera melakukan perbaikan tata kelola impor bawang, bertindak tegas, cepat, dan komit menjalankan UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan," imbuhnya.
Lebih lanjut ia juga menilai, adanya kasus kecolongan importir nakal tersebut sebagai bukti longgarnya peraturan pemerintah selama ini terhadap keamanan pangan Indonesia.
"Adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada celah longgar peraturan yang dapat di manipulasi importir," tuturnya.
"Seharusnya dalam proses pembuatan peraturan, pemerintah dan atau kementerian harus melakukan uji publik agar peraturan yang dibuat dapat memenuhi unsur konstitusi, adil, transparan," paparnya.
Celah longgar tersebut terjadi akibat kurangnya pelibatan
stakeholder terkait dengan para importir.
"Celah nakal itu ada karena tidak melibatkan seluruh stakeholer yang terkait dengan importasi, baik itu antar kementerian, maupun tidak melibatkan pelaku usaha dan kampus," ujarnya.
Ia juga menilai, peran pembuat kebijakan juga diperlukan dan diharapkan para pembuat kebijakan tersebut, dapat membuat kebijakan apapun itu didasarkan kepada kejujuran dan memegang penuh amanah ini dengan hati yang lurus.
"Di samping itu, para
policy makers, pembuat kebijakan harus lurus hatinya bahwa tujuan dibuat peraturan adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik, adil, dan transparan. Jangan kemudian dengan sengaja dibuat lalu dapat diolah untuk tumbuhnya
moral hazzar atau penyimpangan moral untuk bermain-main di atas peraturan tersebut. Niat harus jujur dan amanah. Jangan belok kiri kanan dan mencuri di tikungan," pungkasnya.
[fiq]
