Berita

Foto/RMOL

Dunia

Menlu: Masuknya Indonesia Ke DK PBB Karena Sinergitas Seluruh Jajaran Pemerintahan

JUMAT, 15 JUNI 2018 | 14:17 WIB | LAPORAN:

Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020 adalah buah kerja sama lembaga-lembaga negara.

"Pada intinya kita bekerja sekeras mungkin dan semaksimal mungkin. Alhamdullilah minggu yang lalu kita menang dalam pemilihan DK PBB," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (15/6).

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergitas diplomasi dari tingkat kepresidenan sampai tingkat parlemen.


"Intinya, kami semua, seluruh jajaran diplomat berusaha untuk bekerja sekuat mungkin. Yang lebih menguntungkan kita adalah sekarang kita bekerja dan bersinergi. Itu enak sekali sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan," tambah Retno.

Ditunjuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini dilakukan melalui pemungutan suara (voting) di Majelis Umum PBB yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat (8/6) waktu setempat.

Dalam pemilhan suara tersebut, Indonesia mengalahkan mengalahkan Maladewa yang memperoleh 46 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara.

Selain Indonesia ada empat negara anggota PBB lainnya yang terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Yakni Afrika Selatan untuk grup kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia. Kemudian Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.

Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB terhitung pada 1 Januari 2019. [fiq]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya