Berita

Potongan gambar dari video jenazah M. Yusuf

Hukum

Video Kondisi Jenazah M. Yusuf Terpublikasi

RABU, 13 JUNI 2018 | 17:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Misteri penyebab kematian wartawan Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf, yang tewas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru, belum menemui titik terang.

Yusuf meninggal dunia setelah 15 hari mendekam di LP Kotabaru sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kotabaru.

Warga Jalan Batu Selira, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, itu ditangkap terkait pemberitaan konflik warga dengan PT Multi Agro Sarana Mandiri (MSAM) milik Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isyam. Polisi menjeratnya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)


Salah satu hasil liputannya yang berjudul "Penjajahan PT MSAM Di Lahan Masyarakat Pulau Laut Tengah Kotabaru Harus Diusir" pun kembali viral di grup-grup WhatsApp pegiat media massa.

Sejak awal, kepolisian yang menangani perkara M. Yusuf bersikap tertutup kepada keluarga almarhum dan media massa.

Kemarin. redaksi memberitakan bahwa Polda Kalimantan Selatan tengah mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Polres Kotabaru dalam penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Yusuf.

Adanya penyelidikan kode etik di internal kepolisian itu seperti diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (12/6).

Beberapa saat lalu, tersiar berita bahwa keluarga almarhum bakal menggugat Polres Kotabaru dan Kejaksaan Negeri Kotabaru. Istri almarhum Yusuf, Arvaidah, meyakini ada yang dirahasiakan aparat hukum atas kasus kematian suamiya.

Sejauh ini diketahui bahwa Yusuf wafat dalam perjalanan ke rumah sakit yang berjarak dekat dari Lapas Kotabaru pada Minggu (13/6). Sebelumnya ia mengalami sesak nafas dan muntah-muntah di dalam sel tahanan.

Setiba di rumah sakit, dokter Arul Rahman yang menanganinya menyatakan Yusuf sudah tidak bernyawa.

Arvaidah mengaku dilarang masuk ke ruang visum saat jenazah suaminya ditangani pihak rumah sakit. Ia pun meminta jenazah Yusuf diautopsi.  Soal gugatan kepada kepolisian dan jaksa, ia menyerahkan teknisnya kepada tim pengacara yang sejak awal sudah mendampingi mendiang Yusuf.

Isu kematian M. Yusuf terus berkembang karena bau kejanggalan yang sangit. Hari ini beredar video yang menunjukkan kondisi jenazah M. Yusuf  sebelum dikubur. Terdengar lantunan doa dari orang-orang yang mendoakan arwah almarhum.

Pada tubuh kaku Yusuf terlihat tanda-tanda lebam terutama di daerah leher ke bawah dan bahu. Juga terlihat seperti bekas-bekas luka di tangan kiri.

Video itu berdurasi 56 detik. Belum jelas siapa yang merekam kondisi jenazah itu. Yang jelas video ini akan memperkuat rasa ingin tahu publik atas misteri kematian sang wartawan.

Pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan, penyebab kematian Yusuf tidak cukup dijelaskan dengan visum sementara, sebagaimana dikatakan Kapolres Kotabaru, AKBP Pol Suhasto.

Jika kematian Yusuf tidak wajar, maka penanganan kasus bersangkutan harus melibatkan Bareskrim Mabes Polri agar dapat menghasilkan penyelidikan dan penyidikan yang obyektif.

"Ini harus dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan," kata Yusril.

Dewan Pers berharap agar kasus kematian almarhum ditangani dan diselesaikan transparan sesuai hukum yang berlaku.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kejaksaan Negeri Kotabaru dan pihak Lapas Klas IIB Kotabaru untuk bertanggung jawab atas kejadian ini.

Sedangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan bahwa kekerasan tidak dibenarkan kepada siapapun. Termasuk kepada wartawan yang bersertifikat wartawan profesional, wartawan yang belum memiliki sertifikat, maupun kepada warga biasa.

PWI Pusat menuntut agar penegak hukum mengusut secara tuntas kemungkinan kekerasan ini. Apa benar Yusuf wafat secara wajar, atau ada unsur kekerasan dalam kematiannya.

"Apalagi Yusuf tewas setelah menulis berita yang kritis tentang konflik antara masyarakat dan PT MSAM," demikian pernyataan sikap PWI Pusat atas nama Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Sekjen Hendri Ch. Bangun, Senin (11/6). [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya