. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara kelembagaan posisinya sama seperti KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Namun dari sisi dukungan terhadap kesekretariatan kelembagaan DKPP ini masih sangat minim.
Begitu dikatakan Kepala Biro Administrasi DKPP Bernad Dermawan Sutrisno kepada wartawan usai buka puasa bersama di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
"Padahal DKPP ini posisinya sama seperti KPU dan Bawaslu. Dan itu dijamin UU 7/2017 tentang Pemilu," kata Bernad.
Menurutnya, selain minimnya dukungan mengenai kesekretariatan, DKPP juga masih sangat minim dalam hal dukungan baik tehnis, administasi, anggaran maupun fasilitasi.
"Itulah mungkin yang membuat teman-teman media selama ini juga sulit atau kurang kita komunikasi karena tidak ada fasilitas media center. Karena gedung DKPP kita masih di satu gedung dengan Bawaslu," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bernad, DKPP berkeinginan dapat memiliki gedung kantor sendiri. Maka pada akhir tahun 2017 lalu, DKPP sudah mengajukan permintaan gedung kantor ke Menteri Sekretaris Negara maupun Menteri Keuangan yang punya aset.
"Tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Kami berharap secepatnya. Karena melihat kondisi sekarang tahapan Pemilu 2019 sudah jalan, Pilkada sudah mau selesai, ini kondisi kami memang sangat memprihatinkan," keluhnya.
Selain gedung kantor, lanjut Bernad, termasuk soal anggaran. Karena kelembagaan DKPP secara organisasi, sekarang ada penambahan tim pemeriksa daerah (TPD) di setiap provinsi.
"Yang selama ini ada tetapi tidak sekuat yang diatur UU 7/2017. Sehingga pos anggaran untuk itu yang perlu ditambah. Selama ini belum ada anggarannya," katanya.
Menurut Bernad, saat ini pihaknya sedang menyusun kebutuhan anggaran DKPP yang dibutuhkan. Karena saat ini masa di DPR untuk penyusunan anggaran tahun 2019.
"Kami lagi menyusun berapa anggaran yang dibutuhkan. Ya harapannya optimal sebagaimana yang kita usulkan," kata Bernad.
"Yang jelas nanti disamping ada TPD, juga ada program baru. Nah, yang pencegahan ini sebagai program baru. Nanti kalau anggaran itu disetujui oleh DPR, ya ini poin pencegahan akan masuk dalam anggaran tahun 2019," timpal Anggota DKPP Alfitra Salamm.
[rus]
