Rohingya Belum Usai, Giliran Kachin Kabur Dari Myanmar

Setelah ratusan ribu warga etnis Rohingya kabur tahun lalu, giliran ribuan orang etnis Kachin melarikan diri dari Myanmar sejak awal April lalu. Aksi ka­bur itu menyusul pertempuran antara militer dan kelompok pemberontak Kachin, Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO).

Berdasarkan data PBB, seki­tar 4.000 orang etnis Kachin kabur dari rumah mereka. Mi­liter Myanmar disebut telah menggempur lokasi kubu pem­berontak dengan serangan udara dan artileri.

Selain ribuan orang mengungsi, konflik itu dikhawatirkan mem­buat sejumlah orang terperang­kap di area rawan, dekat dengan perbatasan China.

Berbagai organisasi kemanu­siaan telah mendesak pemerin­tah untuk membuka akses bagi pasokan bantuan.

"Kerisauan terbesar kami ada­lah keselamatan para warga sipil, termasuk perempuan hamil, kaum jompo, anak-anak, dan para difabel," kata Mark Cutts, kepala kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB, kepada kan­tor berita AFP.

"Kami harus memastikan bahwa orang-orang ini dilindungi," tambahnya.

Pemberontak Kachin

Di samping menghadapi krisis Rohingya di bagian barat, pe­merintah Myanmar juga meng­hadapi pemberontakan etnis Kachin di bagian utara.

Etnis Kachin, yang sebagian besar beragama Kristen, telah memperjuangkan perluasan oto­nomi daerah di negara mayoritas berpenduduk penganut Buddha, sejak 1961. Di sepanjang negara bagian Kachin dan Shan, diper­kirakan 120.000 orang tercerai berai akibat pertempuran.

Selama enam tahun terakhir, pemerintah Myanmar gencar berupaya menggelar kesepaka­tan damai dengan sejumlah kelompok etnis.

Akan tetapi, upaya perdamaian dengan etnik Kachin sangat alot. Bahkan, pertem­puran dengan KIO, pemberontak paling tangguh di Myanmar terus berlangsung.

Pertempuran antara militer Myanmar dan KIO berjalan secara sporadis sejak gencatan senjata dilanggar pada 2011.

Berbagai kelompok pembela HAM mengklaim pemerintah Myanmar telah meningkatkan serangan ke arah kelompok Kachin, justru ketika perha­tian global memusat pada etnis Rohingya. Apalagi ketika 700.000 orang Rohingya kabur ke Bangladesh pada 2017.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan bulan lalu, tim pencari fakta PBB mencatat "lonjakan pe­langgaran dan pelecehan terhadap HAM" termasuk pembunuhan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

Reaksi Internasional

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dihujani kritik karena dianggap gagal mengakhiri pelanggaran HAM serta pembatasan akses ban­tuan kemanusiaan ke Myanmar. PBB telah menyeru Pemerintah Myanmar untuk tidak mengabai­kan laporan dugaan pelanggaran HAM di Kachin.

Secara terpisah, Kedutaan Amerika Serikat di Yangon me­nyatakan "amat prihatin" dengan meningkatnya pertempuran di Myanmar.

"Kami menyeru kepada pe­merintah, termasuk militer, untuk melindungi penduduk sipil dan membolehkan bantuan kemanu­siaan diantarkan ke tempat yang terpapar konflik," sebut pernyataan Kedubes AS. ***