Berita

Foto: RMOL

Hukum

Rakor LPSK Diharap Pecahkan Masalah Pengajuan JC

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 18:45 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah lembaga hukum. Rakor tersebut digelar dengan tema Justice Collaborator. Acara yang diadakan LPSK itu mendapatkan apresiasi dari praktisi hukum.

"Dengan mengangkat tema terkait Justice Calabulator (JC) bagi tersangka atau terdakwa, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karena banyak saksi-saksi yang ingin menyampaikan sebuah tindak pidana merasa takut dan cemas akan bahaya dari informasi yang diberikan," kata praktisi hukum M Arief Sulaiman di Jakarta, Jumat (20/4).

Dia juga berharap, rakor yang digelar LPSK itu tidak hanya dijadikan acara seremonial. Acara itu diharapkan juga menciptakan koordinasi yang baik antar lembaga hukum untuk memberikan perlindungan yang baik kepada saksi.


"Untuk itu saya berharap ke depan ada sinergisitas antar lembaga dalam memberikan JC karena banyak terjadi kontradiktif antar lembaga yang mengakibatkan Hak Hak dari pemberi informasi justru terabaikan. Seharusnya UU 31/2014 sudah cukup jelas mengamanatkan hak dan kewajiban bagi penerima JC," jelasnya.

Menurut mantan kuasa hukum Wafid Muharram ini, dirinya kerap kali menemukan permasalahan untuk mengajukan Justice Collaborator.

"Kami dari praktisi hukum yang sehari-hari menghadapi persoalan terkait pengajuan JC berharap, semua penegak hukum saling bekerja sama agar masyarakat memperoleh keadilan dan hak haknya sesuai amanat Undang undang," ujarnya.

Menurut dia, kinerja LPSK saat ini sudah bagus, tinggal penyempurnaan saja dalam implementasinya. Karena apabila koordinasi antar lembaga penegak hukum berjalan dengan baik otomatis sistem akan terbentuk dengan sendirinya.

"Saya secara pribadi mendukung penuh LPSK karena dengan LPSK banyak dari tersangka atau terdakwa yang telah memberikan informasi mendapatkan hak haknya seperti hukuman ringan dan keadilan dalam peradilan. Dalam acara melihat sangat perlu adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum," kata Pendiri Law Firm MSA Partners ini.

Dalam acara rakor LPSK tersebut, hadir beberapa narasumber dari pihak Kejaksaan Agung RI, Pihak Kepolisian, Kementrian Hukum dan Ham, Mahkamah Agung dan mantan Kepala PPATK Yunus Husen. [sam]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya