Aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya menggelar unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).
Mereka mendukung komisi anti rasuah menuntaskan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik senilai Rp 2,3 triliun.
"Korupsi duit negara Rp 2,3 triliun ini merupakan kejahatan yang hampir sempurna. Karena melibatkan banyak nama dari tiga unsur penting sebuah negara, yaitu eksekutif, legislatif dan pengusaha," kata Koordinator Aksi, Herlambang.
Herlambang mengatakan berdasarkan pantauan GPII Jakarta Raya, proses penanganan skandal korupsi pengadaan KTP el baru menjerat delapan orang, yaitu Sugiharto (vonis 5 tahun penjara), Irman (vonis 7 tahun penjara), Andi Narongong (vonis 8 tahun penjara) Made Oka, Irvanto Hendra Pramudi, Setya Novanto (terdakwa) Markus Nari (tersangka) dan Anang Sugiana Sudiharjo.
Padahal sudah menjadi rahasia publik apabila kasus ini melibatkan banyak nama lainnya.
"Semua pelakunya harus ditindak dan dihukum tanpa terkecuali," tegas Herlambang.
Bahkan kabar terbaru dari terdakwa Setya Novanto, menyebut sejumlah nama sebagai penerima aliran dana proyek KTP el dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 22 Maret 2018.
Lima orang yang disebut Novanto adalah Ganjar Pranowo, Tamsil Linrung, Puan Maharani, Pramono Anung, Melchias Mekeng dan Olly Dondokambey.
"Demi keadilan masyarakat dan kepastian hukum, kami memberikan dukungan moral kepada KPK untuk memproses hukum nama-nama yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP tersebut dan meminta menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan," kata Herlambang.
GPII Jakarta Raya juga mendorong agar KPK tidak gentar mengusut nama-nama besar seperti yang disebutkan Setya Novanto.
"Kami meminta KPK untuk tidak takut mengadili nama-nama pejabat negara yang terlibat kasus korupsi KTP elektronik," tegasnya.
[dem]
