Berita

Anies Baswedan

Nusantara

Anies Terlalu Pencitraan, WTP Mustahil Tercapai

JUMAT, 20 APRIL 2018 | 17:27 WIB | LAPORAN:

Diprediksi, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Pemprov DKI bakal mendapat predikat yang lebih buruk.

"Bisa disclaimer (tidak memberikan pendapat) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/4).


Uchok menyebut alasannya tidak sedikit kasus dugaan korupsi di Jakarta yang belum dibereskan. Misalnya, dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung Sumber Waras dan kasus pengadaan Bus TransJakarta.

"Selain kasus-kasus yang mengendap, realisasi anggaran di zaman Anies-Sandi juga minim atau kecil. Habis Anies sukanya pencitraan melulu, bukan mendorong SKPD untuk bekerja serius menuntaskan proyek-proyek," ungkapnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya