Komnas Perempuan mengharapkan penerapan sistem transportasi yang lebih aman. Termasuk, pada taksi berbasis aplikasi (taksi online) yang diharapkan bisa ditampung dalam penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017.
Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mengatakan aspek keamanan bagi penumpang di alat transportasi umum bukan sekadar perlindungan bagi kaum perempuan saja tetapi juga pengguna secara umum.
Antara lain mencakup nomor layanan pengaduan, nomor identitas kendaraan dan pengemudinya, serta identitas formal lainnya.
"Bahkan sebaiknya seperti sudah ada di kereta (commuterline) itu ada kampanye pencegahan kekerasan seksual. Itu ditayangkan," ujar Sri kepada redaksi, Rabu (18/4).
Sri mengatakan, secara formal pihaknya memang belum melakukan diskusi dan koordinasi dengan regulator terkait itu.
"Hanya kan yang kami dorong di tingkat pemerintah bagaimana membangun mekanisme transportasi yang aman untuk perempuan," tegasnya.
Terlebih, menurut dia, terdapat hasil riset baru-baru ini bahwa DKI Jakarta disebut kota paling tidak aman.
Maka berbagai aspek keamanan baik itu formal maupun asesoris seperti kaca kendaraan yang tidak terlalu gelap agar tetap bisa kelihatan dari luar merupakan bagian penting.
"Itu dorongannya ke sana. Tidak peduli taksi online maupun taksi reguler ya," terusnya.
Pada prinsipnya adalah pencegahan. "Poin-poinnya ya tidak melakukan kekerasan ke perempuan. Ada pengaduannya. Ada pencegahannya. Saya pernah dapat berita juga bahkan korbannya anak-anak karena sopirnya eksibisionis," sesalnya.
Kaca gelap dan tidak ada identitas pada kendaraan masih menjadi salah satu persoalan di taksi online saat ini. Sebaliknya taksi reguler sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Meski begitu kata Sri, harus diimbangi juga dengan pencegahan dari proses seleksi para pengendara.
Dalam Permenhub 108 yang sejatinya berlaku 1 Februari 2018 kemudian ditunda dan sempat disebut mulai berlaku awal April 2018 itu memang diatur mengenai identitas dan aspek keamanan lainnya. Namun hingga kini gaungnya belum terdengar dan implementasi di lapangan belum benar-benar diterapkan.
"Kelemahannya karena Permenhub 108 tidak sekaligus mengatur taksi online di dalamnya. Pengawasan terhadap taksi reguler terhadap perlindungan perempuan juga masih lemah," tutur aktivis Solidaritas Perempuan, Donna Swita.
[wid]
