Skema pembiayaan kredit ruÂmah susun hak milik (Rusunami) dengan uang muka alias down payment (DP) 0 Rupiah seperti dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno masih belum jelas.
"Hari ini baru dibentuk dulu UPT (Unit Pelaksana Teknis). Nanti ditunjuk personelnya setÂelah itu akan diumumkan kapan proses pendaftaran untuk rumah DP 0 Rupiah. Pergubnya hari ini (Senin 16/4-red) akan saya cek tapi rencananya hari ini," kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, akan ada beÂberapa pergub terkait rumah DP 0 rupiah. Pertama soal UPT dulu setelah itu ada Pergub lanjutan mengenai pembiayaan.
"Saya antisipasi begitu perÂsonalia ditunjuk UPT ini satu sampai dua minggu mungkin sudah bisa. Ya akhir bulan tarÂgetnya. Kita lihat jadwal Pak gubernur, saya ingin secepatÂnya," katanya.
Sandiaga menilai, penerbitan PerÂgub tersebut dapat menjadi lembaran baru bagi masyarakat Jakarta.
"Ini awal dari sebuah lembaran baru. Insyaallah akan menjawab harapan dari masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah tinggal sendiri," kata Sandiaga.
Dia mengakui, konsep pemÂbiayaan program rumah dengan DP 0 masih belum matang. Lantaran itu, skema pembiayaan yang dipakai bisa berubah-ubah selama proses pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dirampungkan.
Misalnya, skema Fasilitas LiÂkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dijalankan pemerinÂtah pusat belum tentu diadopsi ke dalam program DP 0. Sebab, jika jumlah unit rumah yang disediaÂkan sudah melebihi kuota, PemÂprov DKI Jakarta harus membuat skema pembiayaan program DP 0 bisa terus berjalan.
"FLPP combine dengan kami dan setelah itu, kami harus memiliki konsep yang sama tapi tidak melibatkan fasilitas yang sudah penuh dari pemerintah pusat," ungkap Sandiaga.
"Jadi kalau misalnya tidak lagi dimungkinkan menggunakan skeÂma dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah yang harus meÂnyediakannya," imbuh Sandiaga.
Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta masih mencari skema pembiayaan terbaik yang bisa diterapkan di DKI. Target peÂnyelesaian BLUD masih belum berubah yakni pada April 2018.
Skema tersebut akan terus digodok hingga benar-benar matang dan bisa direalisasiÂkan dalam jangka lima tahun. Apalagi program itu telah masuk ke dalam Rencana PemerinÂtahan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
"Mereka pasti menggodok teknisnya. Karena yang saya sampaikan filosofi semua kan. landasan dari segi pemikiran saya sama Pak Anies, dikeruÂcutinnya sama pak Agustino (Kepala Dinas Perumahan)," ujar Sandiaga. ***
