Musyarawah Daerah (Musda) ulang DPD Golkar Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat kembali digelar di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Selatan, Selasa (17/4).
Musda lanjutan ini digelar setelah pada Minggu (15/4) lalu, Musda yang digelar di Kantor DPD Golkar Sumbar ricuh. Musda kali ini turut dihadiri oleh perwakilan utusan dari DPP Partai Golkar.
Namun demikian, Ketua Media dan Penggalangan Opini DPD Partai Golkar Sumbar Deddy Irawan meragukan utusan DPP Golkar yang hadir tersebut.
"Saya meragukan apa benar orang yang diutus itu utusan resmi DPP Golkar untuk mengawal pelaksanaan Musda Sijunjung," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Deddy menjelaskan bahwa secara kelembagaan utusan DPP Golkar itu harus dilengkapi dengan surat tugas yang bertanda tangan ketua umum dan sekjen Golkar.
"Kita mengkhawatirkan agar tidak timbul fitnah di antara kader dan akan membuat situasi makin kacau, personil DPP yang diutus sudah seharusnya bisa menunjukan surat perintah atau tugas resmi dari Partai Golkar," sambungnya.
Jika tidak ditunjukkan, lanjut Deddy, maka pelaksanaan musda bisa disebut cacat hukum. Apalagi, surat yang diterbitkan DPP Golkar No B-1727/golkar/IV/2018 memberi limitasi waktu sampai 15 april 2018 paling lambat untuk gelaran musda.
"Harus ada surat baru dari DPP Golkar kalau tidak ada maka musda yang digelar hari ini," tukasnya.
Lebih lanjut, Deddy meminta DPP Golkar untuk menindak tegas oknum-oknum koboi yang ada di tubuh partai.
"Sehingga Golkar ini menjadi bersih dan bermartabat," tutup ketua DPD Barisan Muda Kosgoro 1957 Sumbar itu.
[ian]
