Berita

Satya Widya Yudha/RMOL

Politik

Komisi I Ancam Beri Sanksi Facebook

SELASA, 17 APRIL 2018 | 12:57 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha mengatakan pihaknya lewat pemerintah bisa memberikan sanksi tegas jika Facebook tidak segera menemukan solusi atas kebocoran data pengguna termasuk dari Indonesia.

"Apabila tidak ada suatu langkah konkrit, tidak menutup kemungkinan kita akan merekomendasikan untuk suspended facebook," ujar Satya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

Menurutnya, DPR secara tegas akan mendesak proteksi kepada para pihak Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I hari ini, Selasa (17/4).


"Kita akan minta Facebook perketat di masalah proteksi dulu, harapannya Facebook mau mengganti bisnis modelnya yang mana sekarang diminta persetujuan untuk share informasi tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa banyak hal yang perlu dibaca sebelum menyetujui agreement pengunaan Facebook tersebut tapi kita langsung menyetujui saja, ini yang perlu diperhatikan," ujar politisi Golkar.

"Perlu penyikapan dalam menjaga privasi data penduduk Indonesia karena pengguna Facebook di Indonesia 115 juta orang," ujar Satya menambahkan. [rus]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya