Berita

Arsul Sani/RMOL

Politik

Cuma PPP Yang Setuju Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

SENIN, 16 APRIL 2018 | 17:16 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Mayoritas partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan wacana menduetkan Jokowi sebagai capres dengan Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Tentu yang saya pahami dalam internal koalisi-koalisi dari pendukung pak Jokowi ini tidak semuanya setuju, bahkan sebagian besar saya kira tidak setuju," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Meski demikian Arsul tak menyebut partai mana saja yang menolak Prabowo menjadi cawapresnya Jokowi. Sejauh ini parpol yang firm mengusung Jokowi di pilpres 2019 adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PSI.


"Saya tidak tahu persis karena yang tahu persis itu ya Pak Jokowi. Tapi kita juga diinfo oleh beliau bahwa sejauh ini hanya PPP saja yang terbuka terhadap opsi itu," ujar Arsul.

Hal ini pula yang menurutnya menjadikan wacana ini tidak berkembang meski sudah muncul sejak November 2017.

"Buat partai yang tidak setuju alasannya sendiri tidak disebeutkan oleh pak Jokowi ya, sehingga opsi ini kemudian semenjak bulan November 2017 tidak berkembang lagi. Kemudian baru sekitar dua minggu sebelum pencapresan itu kan memang baru ada komunikasi lagi," ujar Arsul Sani.

Meskipun demikian, ia menilai bahwa komunikasi yang dijalin Prabowo dengan Jokowi yang diwakili Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk komunikasi yang baik.

"Kita tahu faktanya ada pertemuan itu, intinya ketika ada komunikasi diantara dua kelompok yang katakanlah selama ini arahnya cenderung berkontestasi itu ya bagus buat kita. Daripada tidak berkomunikasi sama sekali," ujar Arsul Sani.[dem]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya