Berita

Foto: Net

Nusantara

Warga Jabar Ingin Pemimpin Jujur Dan Bersih Dari Korupsi

SENIN, 16 APRIL 2018 | 05:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada sejumlah aspek dominan yang menjadi pertimbangan warga Jawa Barat (Jabar) memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2018.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang preferensi pemilih dalam Pilkada Jawa Barat, ada empat aspek menonjol yang menjedi pertimbangan warga, yang paling utama adalah jujur dan bersih dari korupsi.

"Pertama, aspek kepribadian calon (jujur, bijaksana, ramah dll) dipilih dengan 96 persen. Kedua, aspek bersih dari kasus korupsi (94 persen). Ketiga, pengalaman dalam pemerintahan (89 persen). Keempat, aspek program atau isu yang ditawarkan (88 persen)," ujar Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Toto Izul Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (15/4).


Namun demikian, Toto menjelaskan bahwa ada faktor lain yang turut menjadi perhatian publik Jabar. Setidaknya 81,4 persen warga Jabar mengaku tak bersedia dipimpin calon gubernur yang beristri lebih dari satu atau berpoligami.

"Faktor lainnya seperti latar belakang suku, ulama, pengusaha, mayoritas publik di jabar tidak terlalu mempersoalkannya. Misalnya, terhadap calon yang bukan asli suku sunda, 67 persen publik mengaku bersedia," jelasnya.  

Survei dilakukan pada 21 hingga 29 Maret 2018 dengan menggunakan metode standard multi stage random sampling, dimana seluruh pemilih Jawa Barat dipilih secara random. Jumlah responden 440, dengan margin of error sebesar 4,8 persen. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya