Berita

Muhaimis Iskandar/Humas MPR

Budaya Yang Harus Jadi Panglima Bukan Politik

SABTU, 14 APRIL 2018 | 08:12 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Angkringan Pendopo Dalem, Jogjakarta, Jumat malam (13/4), menjadi panggung hiburan rakyat. Malam itu berbagai pentas seni dan budaya seperti pembacaan puisi, stand up comedy, musik jazz, regae, pop, dan wayang hip hop disuguhkan kepada masyarakat.

Pertunjukan yang ada bukan pentas biasa sebab dalam acara itu didukung oleh Fajar Nugros, Erros Djarot, Moamar Emka, Syaharani, serta seniman dan budayawan Kota Jogjakarta.

Hiburan yang dimulai pukul 19.00 hingga pukul 23.00 WIB itu merupakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar. Sebagai kegiatan MPR, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar hadir dan mengikuti acara itu sejak dibuka hingga selesai acara.


Pria yang akrab dipanggil Cak Imin, dalam sambutan, mengatakan akhir-akhir ini di tengah masyarakat terjadi dinamika media sosial dengan intesitas yang tinggi. Dalam media sosial tersebut terjadi saling silang pendapat sehingga membuat masyarakat terbelah dan berhadapan.

"Hal demikian membuat ruang publik menjadi pengap," ujarnya dalam keterangan tertulis Humas MPR.

Situasi yang demikian, menurut alumni UGM itu, diakibatkan politik yang tidak semestinya. Politik dianggap sebagai segala-galanya sehingga menjadi kering dan penuh amarah. Bagi Muhaimin, politik seharusnya penuh gagasan bukan menjadi sarana adu jago.

Menghadapai situasi yang demikian, mantan Ketua Umum PBPMII itu mengajak semua untuk berani keluar dari ruang pengap. "Mari kita saling berpegang tangan mendudukan makna politik yang sesungguhnya, yakni politik kebangsaan," paparnya.

Ditegaskan bahwa negeri ini adalah milik semua tanpa harus mengeliminasi salah satu pihak. Untuk itu bila ada yang menjadikan politik sebagai panglima maka harus diganti budaya sebagai panglima.

"Budaya harus menjadi landasan berpikir untuk mengembalikan kedaulatan rakyat," ujar pria asal Jombang, Jawa Timur itu.

Diungkapkan bangsa dan negara ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nilai-nilai luhur bangsa, disebut mulai ditinggalkan. Dicontohkan demokrasi yang seharusnya permusyawarahan diganti dengan digantungkan pada elektabilitas sehingga orang yang memiliki elektabilitas tinggi akan menjadi pemimpin.

"Pemimpin yang terpilih itu cerminan dari masyarakat.Hal demikian karena politik elektabilitas," tambahnya.

Muhaimin melihat fakta bahwa Pilkada yang ada sudah sangat liberal. Yang punya uang yang menang. Untuk itu dirinya mengajak mengevaluasi nilai-nilai yang tak sesuai dengan Empat Pilar.

Untuk menciptakan situasi politik yang sehat, dirinya menyebut harus ada pembenahan aturan Pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat.

"Orang-orang yang baik harus kita ajak masuk dalam politik. Kita optimis ke depan masyarakat akan memilih pemimpin yang baik," tegas Muhaimin. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya