Berita

Al Muzammil Yusuf/Net

Politik

Muzammil Yusuf: Gerindra Juga Sepatutnya Hormati Putusan PKS

RABU, 11 APRIL 2018 | 01:28 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf mengatakan partainya komitmen menghormati keputusan partai koalisinya yaitu Partai Gerindra terkait Capres dan Cawapres selama partai pimpinan Prabowo Subianto itu memberikan feedback yang sama.

"Sejauh ini kita saling menghormati. PKS menghormati apapun keputusan Gerindra, Gerindra juga sepatutnya menghormati putusan PKS. Saya kira itu fatsun yang paling pas untuk sebuah koalisi," ujar Muzammil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Terkait hal tersebut, anggota DPR ini tidak banyak umbar nama di luar Prabowo selaku Capres pada Pilpres 2019.


"Komunikasi firm belum ada nama-nama di luar yang kami dengar selama ini, masih Pak Prabowo," ujar Muzammil.

Ditambahkannya, PKS telah menyodorkan sembilan nama Capres atau Cawapres dari internal mereka untuk masuk dalam bursa Cawapres dari figur Capres yang diusung Gerindra.

Sembilan nama itu: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. [rus]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya