Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Fadli Zon Pertanyakan Logika Perpres Pekerja Asing

RABU, 11 APRIL 2018 | 01:15 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memprotes keras Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menurutnya, aturan ini adalah bukti pemerintah tidak pro terhadap buruh dan tenaga kerja lokal.

"Saya minta ini (Perpres) untuk ditinjau ulang karena merugikan masyarakat serta tidak pro buruh dan tenaga kerja kita," ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).


Politisi Partai Gerindra ini menganggap bahwa aturan itu juga bermasalah karena tidak sesuai dengan kondisi rakyat saat ini.

"Perpres TKA itu bermasalah karena berikan satu sinyal yang mix, rakyat kita butuh pekerjaan tapi berikan keleluasaan pada TKA. Logikanya, ketika rakyat butuh pekerjaan karena masih banyak pengangguran maka TKA harusnya dibatasi dong, bukan dibiarkan bebas masuk," terangnya.

"Kecuali yang memang unskill atau tidak bisa dikerjakan pekerja kita dibidang tertentu, itu silahkan saja," ujar Fadli menambahkan. [rus]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya