Berita

Jokowi-pengurus PSI/Net

Politik

PSI Berulah, Jokowi Disarankan Minta Maaf Kepada Putin Dan Rusia

SELASA, 10 APRIL 2018 | 01:07 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

. Presiden RI Joko Widodo diimbau untuk minta maaf kepada Presiden Vladimir Putin dan negara Rusia terkait pernyataan partai pendukungnya yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dianggap merendahkan pemerintahan negara tersebut.

"Sebaiknya Presiden Jokowi melakukan inisiatif, dan mengambil langkah elegan dengan menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia," kata pengamat politik Igor Dirgantara di Jakarta, Senin (9/4).

Menurut dosen politik Universitas Jayabaya itu, langkah elegan seperti itu penting dilakukan pemerintahan Jokowi, karena salah satu petinggi partai pendukungnya telah menyampaikan pernyataan yang bernada fitnah dan merendahkan pemerintahan negara tersebut.


"Hubungan baik yang terjalin selama ini, antara Indonesia dan Rusia jangan sampai terganggu oleh elit politik yang tidak memahami pentingnya hubungan bilateral," kata Igor.

Igor menjelaskan, hubungan kedua negara sudah berjalan sangat baik dan sudah mencapai usia lebih dari 65 tahun. Rusia adalah negara yang mendukung penuh pemerintah Jokowi, baik soal Poros Maritim, terorisme, narkoba, alutsista (modernisasi TNI), penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah Indonesia, dan sebagainya.

Bahkan, di sela pertemuan Putin-Jokowi APEC di China 2014, misalnya, kedua negara telah sepakat meningkatkan kerjasama sosial, budaya, tehnologi, dan energi. Presiden Jokowi dan Putin menegaskan pentingnya hubungan kedua negara tanpa ada akar masalah yang bisa merusak hubungan tersebut.

Saat ini, kata Igor, Putin sudah menjadwalkan untuk mengunjungi Indonesia pasca terpilih kembali sebagai Presiden Rusia 19 Maret 2018 lalu, menunggu pelantikan bulan Mei ini. Kedatangan Putin ke Indonesia nanti dipastikan fokus kepada target peningkatan perdagangan bilateral di angka 5 milyar US Dollar.

"Indonesia membutuhkan Rusia tidak hanya soal pembelian alusista dan kenaikan investasi bilateral, tetapi juga dalam konteks Eurasian Economic Union, dimana Rusia adalah negara anggota yang berpengaruh dan dihormati," kata Igor.

Seperti diketahui, pernyataan Ketua PSI Tsamara Amany yang menyinggung soal kondisi politik, kebebasan pers dan tingkat korupsi di Rusia, ditanggapi serius oleh pihak Rusia. Media negeri beruang merah, yaitu Russia Beyond The Headline (RBTH), langsung meminta supaya Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengajak Tsamara berdiskusi.

Hal itu diketahui dari cuitan akun Twitter @RBTHIndonesia, pada Jumat (6/4). Mereka menyatakan video pernyataan Tsamara sudah dibicarakan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva.

RBTH bahkan sudah meminta Kedubes Rusia di Jakarta mengundang Tsamara dalam acara jumpa pers pekan depan. Menurut RBTH Indonesia, mereka sudah menyampaikan undangan dan mengontak Tsamara.

Igor yang juga Direktur SPIN menuturkan, semoga dengan adanya manuver diplomatik seperti itu, hubungan Indonesia-Rusia tidak terganggu.

"Yang tidak kalah penting lagi, sebaiknya Jokowi memanggil semua jajaran pimpinan partai pendukung, terutama PSI agar dalam berkomentar berdasarkan data-data, dan tidak ngawur, apalagi fitnah terhadap negara sahabat yang sejak awal kemerdekaan mendukung penuh NKRI," katanya. [rus]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya