Berita

Jokowi-pengurus PSI/Net

Politik

PSI Berulah, Jokowi Disarankan Minta Maaf Kepada Putin Dan Rusia

SELASA, 10 APRIL 2018 | 01:07 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

. Presiden RI Joko Widodo diimbau untuk minta maaf kepada Presiden Vladimir Putin dan negara Rusia terkait pernyataan partai pendukungnya yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dianggap merendahkan pemerintahan negara tersebut.

"Sebaiknya Presiden Jokowi melakukan inisiatif, dan mengambil langkah elegan dengan menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia," kata pengamat politik Igor Dirgantara di Jakarta, Senin (9/4).

Menurut dosen politik Universitas Jayabaya itu, langkah elegan seperti itu penting dilakukan pemerintahan Jokowi, karena salah satu petinggi partai pendukungnya telah menyampaikan pernyataan yang bernada fitnah dan merendahkan pemerintahan negara tersebut.


"Hubungan baik yang terjalin selama ini, antara Indonesia dan Rusia jangan sampai terganggu oleh elit politik yang tidak memahami pentingnya hubungan bilateral," kata Igor.

Igor menjelaskan, hubungan kedua negara sudah berjalan sangat baik dan sudah mencapai usia lebih dari 65 tahun. Rusia adalah negara yang mendukung penuh pemerintah Jokowi, baik soal Poros Maritim, terorisme, narkoba, alutsista (modernisasi TNI), penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah Indonesia, dan sebagainya.

Bahkan, di sela pertemuan Putin-Jokowi APEC di China 2014, misalnya, kedua negara telah sepakat meningkatkan kerjasama sosial, budaya, tehnologi, dan energi. Presiden Jokowi dan Putin menegaskan pentingnya hubungan kedua negara tanpa ada akar masalah yang bisa merusak hubungan tersebut.

Saat ini, kata Igor, Putin sudah menjadwalkan untuk mengunjungi Indonesia pasca terpilih kembali sebagai Presiden Rusia 19 Maret 2018 lalu, menunggu pelantikan bulan Mei ini. Kedatangan Putin ke Indonesia nanti dipastikan fokus kepada target peningkatan perdagangan bilateral di angka 5 milyar US Dollar.

"Indonesia membutuhkan Rusia tidak hanya soal pembelian alusista dan kenaikan investasi bilateral, tetapi juga dalam konteks Eurasian Economic Union, dimana Rusia adalah negara anggota yang berpengaruh dan dihormati," kata Igor.

Seperti diketahui, pernyataan Ketua PSI Tsamara Amany yang menyinggung soal kondisi politik, kebebasan pers dan tingkat korupsi di Rusia, ditanggapi serius oleh pihak Rusia. Media negeri beruang merah, yaitu Russia Beyond The Headline (RBTH), langsung meminta supaya Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengajak Tsamara berdiskusi.

Hal itu diketahui dari cuitan akun Twitter @RBTHIndonesia, pada Jumat (6/4). Mereka menyatakan video pernyataan Tsamara sudah dibicarakan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva.

RBTH bahkan sudah meminta Kedubes Rusia di Jakarta mengundang Tsamara dalam acara jumpa pers pekan depan. Menurut RBTH Indonesia, mereka sudah menyampaikan undangan dan mengontak Tsamara.

Igor yang juga Direktur SPIN menuturkan, semoga dengan adanya manuver diplomatik seperti itu, hubungan Indonesia-Rusia tidak terganggu.

"Yang tidak kalah penting lagi, sebaiknya Jokowi memanggil semua jajaran pimpinan partai pendukung, terutama PSI agar dalam berkomentar berdasarkan data-data, dan tidak ngawur, apalagi fitnah terhadap negara sahabat yang sejak awal kemerdekaan mendukung penuh NKRI," katanya. [rus]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya