Berita

Aris Budiman/Net

Politik

Dewan Minta Dirdik Aris Jelaskan Maksud Kuda Troya Di KPK

SENIN, 09 APRIL 2018 | 16:23 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

DPR RI meminta Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman menjelaskan ke publik terkait pernyataan bahwa dirinya merupakan Kuda Troya KPK bagi oknum yang manfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilan penjelasan Aris sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pernyataan ambigu dan memunculkan kericuhan.

"Aris harus menjelaskan jangan sampai statment itu menggatung dan membingungkan semua orang," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).


Politisi Golkar ini menambahkan KPK harus tetap kompak dan lembaga yang dipercaya masyarakat. Jika internal sudah menyatakan ada kuda troye di KPK, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mempercaya lagi langkah yang lembaga anti rasuah itu.

"Kalau lembaga KPK ini kompak, kami tidak ragu apa yang diproses disana baik dan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Aris mengungkapkan kekecewaan terhadap internal KPK mengenai surat elektronik atau e-mail dari internal lembaga antirasuah yang diterimanya.

Menurutnya, e-mail tersebut terkait dengan proses perekrutan penyidik. Setelah melihat isi e-mail itu, Aris mengaku kecewa lantaran dalam e-mail tersebut dinyatakan bahwa salah seorang Kasatgas yang akan kembali ke KPK justru dituduh sebagai kuda troya, yang sering diartikan sebagai penyusup atau 'musuh dalam selimut'.

Tak nyaman dengan stigma tersebut, Aris kemudian membalas e-mail tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai 'kuda troya bagi oknum yang sok suci di KPK.

Aris sendiri menyadari pernyataan tersebut berisiko terhadap dirinya, namun dirinya ingin kekecewaan terhadap internal KPK bisa diketahui masyarakat.

"Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa berisiko hukum bagi saya," kata Aris di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).  [nes]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya