Berita

Aris Budiman/Net

Politik

Dewan Minta Dirdik Aris Jelaskan Maksud Kuda Troya Di KPK

SENIN, 09 APRIL 2018 | 16:23 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

DPR RI meminta Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman menjelaskan ke publik terkait pernyataan bahwa dirinya merupakan Kuda Troya KPK bagi oknum yang manfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilan penjelasan Aris sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pernyataan ambigu dan memunculkan kericuhan.

"Aris harus menjelaskan jangan sampai statment itu menggatung dan membingungkan semua orang," ujar Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4).


Politisi Golkar ini menambahkan KPK harus tetap kompak dan lembaga yang dipercaya masyarakat. Jika internal sudah menyatakan ada kuda troye di KPK, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mempercaya lagi langkah yang lembaga anti rasuah itu.

"Kalau lembaga KPK ini kompak, kami tidak ragu apa yang diproses disana baik dan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Aris mengungkapkan kekecewaan terhadap internal KPK mengenai surat elektronik atau e-mail dari internal lembaga antirasuah yang diterimanya.

Menurutnya, e-mail tersebut terkait dengan proses perekrutan penyidik. Setelah melihat isi e-mail itu, Aris mengaku kecewa lantaran dalam e-mail tersebut dinyatakan bahwa salah seorang Kasatgas yang akan kembali ke KPK justru dituduh sebagai kuda troya, yang sering diartikan sebagai penyusup atau 'musuh dalam selimut'.

Tak nyaman dengan stigma tersebut, Aris kemudian membalas e-mail tersebut dengan menyatakan dirinya sebagai 'kuda troya bagi oknum yang sok suci di KPK.

Aris sendiri menyadari pernyataan tersebut berisiko terhadap dirinya, namun dirinya ingin kekecewaan terhadap internal KPK bisa diketahui masyarakat.

"Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa berisiko hukum bagi saya," kata Aris di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/4).  [nes]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya