Sebanyak 10 orang Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan Kabag Perbendaharaan pada biro keuangan Setda provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mhd. Ilyas Hasibuan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka diperiksa sebagai saksi secara bergiliran untuk tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban dalam kasus dugaan suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang melibatkan 38 orang Anggota DPRD Sumut.
"Kesebelas orang tersebut akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FST," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat di konfirmasi wartawan, Senin (9/4).
Adapun sepuluh anggota DPRD tersebut adalah H. Wagirin Arman, Indra Alamsyah, Basyir, Robi Agusman Harahap, Philips Perwira Juang Nehe, Zeira Salim Ritonga, Tigor Lumban Toruan, Syah Affandin, Muhammad Hanafiah Harahap, Janter Sirait.
Sebelumnya KPK telah menetapkan 38 Anggota dan mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima suap ratusan juta dari Gatot.
Suap ratusan juta tersebut dilakukan terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.
38 orang anggota dan mantan anggota yang menjadi tersangka adalah Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser.
Dermawan Sihombing, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bakar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniwan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiasiah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.
Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana.
[nes]
