Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Jepang Tawarkan KTT Dengan Korea Utara?

KAMIS, 29 MARET 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jepang menyuarakan pemerintah Korea Utara tentang pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Dimuat surat kabar Jepang Asahi dan dimuat ulang Channel News Asia pekan ini dengan mengutip makalah briefing Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa pemerintah Korea Utara  Kim Jong Un telah memberitahu para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara tentang kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang, Rusia dan negara-negara lain.

"Pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (atau Chongryong), kedutaan de facto Pyongyang di Jepang," Asahi mengutip makalah briefing.


Sumber pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mencari pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dekade lalu.

Asahi mengatakan dalam sebuah artikel dari pemerintah Seoul Kim telah mendiskusikan kemungkinan pertemuan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam urutan itu.

Makalah briefing Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang pada awal Juni.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa titik. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada awal pekan ini bahwa Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.

Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "mitra dialog Korea Utara tentang masalah keamanan adalah Amerika" tetapi bahwa negara "hanya dapat berharap untuk bantuan keuangan berskala besar dari Jepang".

Korea Utara berharap mendapatkan USD 20 miliar hingga USD 50 miliar bantuan dari Jepang jika itu normal hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi dikatakan bahwa makalah briefing itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.

Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang. [mel]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Tom Holland dan Zendaya Bakal Rehat Setelah Spider-Man Brand New Day

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:52

IAW: Ada Dugaan Intervensi Kasus Dedi Congor

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:51

Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:42

Prabowo Tinjau Deretan Inovasi BRIN, dari Air Minum Darurat hingga Teknologi Nuklir

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:35

Komisi III DPR Minta Polisi Ungkap Pemasok Senpi di Yayasan Sekolah Jaksel

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:28

Partisipasi Bermakna di Black Box Regulasi Kesehatan

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:15

Amplop Berisi 14 Ribu Dolar Singapura Memang Dikembalikan, tapi Isinya Berkurang

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:02

Prabowo Tekankan Pentingnya Sains dan Teknologi bagi Masa Depan Bangsa

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:54

Isu Pergantian Kapolri Bisa Merugikan Presiden jika Tidak Hati-Hati

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:53

Food Station Masih Andalkan Laba Bersih dari PSO

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:30

Selengkapnya