Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Jepang Tawarkan KTT Dengan Korea Utara?

KAMIS, 29 MARET 2018 | 10:46 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jepang menyuarakan pemerintah Korea Utara tentang pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Dimuat surat kabar Jepang Asahi dan dimuat ulang Channel News Asia pekan ini dengan mengutip makalah briefing Korea Utara yang tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwa pemerintah Korea Utara  Kim Jong Un telah memberitahu para pemimpin Partai Pekerja Korea yang berkuasa di Korea Utara tentang kemungkinan pertemuan puncak dengan Jepang, Rusia dan negara-negara lain.

"Pemerintah Jepang telah menyatakan keinginan untuk menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin, melalui Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang (atau Chongryong), kedutaan de facto Pyongyang di Jepang," Asahi mengutip makalah briefing.


Sumber pemerintah Jepang mengatakan pada pertengahan Maret bahwa Jepang sedang mempertimbangkan untuk mencari pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kim untuk membahas warga Jepang yang diculik oleh agen Korea Utara beberapa dekade lalu.

Asahi mengatakan dalam sebuah artikel dari pemerintah Seoul Kim telah mendiskusikan kemungkinan pertemuan dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia, dalam urutan itu.

Makalah briefing Korea Utara mengutip kemungkinan KTT Jepang pada awal Juni.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono membuka kemungkinan bahwa Abe akan bertemu Kim di beberapa titik. Kono mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada awal pekan ini bahwa Jepang mengamati dengan seksama persiapan untuk KTT Korea Utara-Selatan dan pertemuan Trump-Kim.

Asahi mengutip sumber lain yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan "mitra dialog Korea Utara tentang masalah keamanan adalah Amerika" tetapi bahwa negara "hanya dapat berharap untuk bantuan keuangan berskala besar dari Jepang".

Korea Utara berharap mendapatkan USD 20 miliar hingga USD 50 miliar bantuan dari Jepang jika itu normal hubungan, kata surat kabar itu. Tetapi dikatakan bahwa makalah briefing itu tidak menawarkan secara spesifik tentang langkah-langkah untuk menormalkan hubungan bilateral, seperti yang disetujui pada 2002.

Langkah-langkah tersebut termasuk menyelesaikan masalah korban penculikan, serta pengembangan rudal dan senjata nuklir Pyongyang. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya