Dana desa seharusnya bisa digunakan untuk membangun perpustakaan.
Begitu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo.
Hal ini juga lah yang menjadi sorotan dan salah satu isi dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Perpustakaan Nasional RI, di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta awal pekan ini.
"Dana desa bisa digunakan untuk bangun perpustakaan di desa-desa. Perpustakaan yang ada di desa bukan hanya fisikal tapi kita sediakan dalam bentuk digital. Desa-desa yang infrastrukturnya sudah cukup, kita bantu dengan penyediaan buku-buku," ujar Eko.
Menurut Eko, pengembangan perpustakaan dan literasi merupakan salah satu misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Saya menyambut baik MoU Kemendes PDTT dengan Perpustakan Nasional karena literasi di desa itu penting," tutur dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2018.
Eko mencontohkan, saat ini sudah berjalan bangunan-bangunan fisik seperti PAUD. Namun, bangunan tersebut hanya dipakai saat pagi hari. Sedangkan saat siang dan malam tidak ada kegiatan alias kosong.
"Nah itu kita fasilitasi buku-buku tentang lifeskill. Sangat membantu sekali pada peningkatan pengetahuan dan pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan, pendapatan, dan produktifitas masyarakat desa," terang Eko.
Sementara itu, Kepala Perpustakan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, tujuan utama MoU ini adalah untuk membangun sinergi dengan Kemendes PDTT.
Termasuk mengakomodir jenis buku apa saja yang dibutuhkan masyarakat desa. Khususnya, untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, peningkatan dasar keterampilan dan sebagainya.
Sehingga bisa mengelola sumber daya di desa. Ruang lingkup kerja sama ini yaitu melakukan kajian tentang budaya baca masyarakat dan kebutuhan bahan bacaan.
"Kita pertemukan antara Kemendes PDTT dengan para penerbit dan penulis. Kemudian seberapa besar dan bagaimana mekanismenya. Peran Perpusnas yakni agar Kemendes tidak akan kesulitan menemukan buku-buku yang diperlukan di desa. Kemendes PDTT siapkan infrastruktur perpusnya, buku dan kontennya bisa diakses melalui Perpusnas," katanya.
Syarif mengatakan, dalam hitungannya rasio satu buku secara umum, ditunggu oleh lima ribu orang. Sedangkan untuk rasio satu buku di desa, ditunggu 15 ribu orang.
"Artinya, kawasan pedesaaan masih kesulitan mendapatkan buku-buku, koran, dan literasi lainnya yang terbaru," jelasnya.
Dalam catatannya, jumlah perpustakaan desa saat ini yakni sebanyak 23 ribu. Oleh karena itu, ia meyakini pengembangan perpustakaan desa dinilai penting supaya tidak ada kesenjangan.
Hadir dalam MoU tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
[mel]
