. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, soal kesaksian terdakwa KTP-el Setya Novanto yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung juga kecipratan duit KTP-el, harusnya ditanyakan langusung kepada yang bersangkutan puan dan Pram.
Atau bisa langsung diklarifikasi kepada Setnov sapaan akrab ketua umum Partai Golkar, dan pihak KPK.
"Kan yang ngomong itu Pak Setnov, harusnya minta klarifikasinya ke Pak Setnov dan KPK dong," ujar Agus, wakil ketua DPR dari Fraksi Demokrat ini, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/3).
Jelas Agus, bukan malah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyeret-nyeret pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat, yang seolah-olah dalang kasus korupsi KTP-el.
Dia menilai kasus korupsi atau penyelewengan terhadap proyek negara bisa dilakukan oleh siapa pun, baik dari partai pemerintah manapun partai oposisi. Sehingga tidak bisa secara mutlak menyalahkan pemerintahan yang sedang menjabat.
"Yang namanya penyelewengan bisa dilakukan oleh partai manapun, baik partai koalisi maupun oposisi," sebut Agus.
Ditambahkannya, terkait omongan Hasto tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap hubungan antara Demokrat dengan PDIP.
"Saya pastinya akan menjaga hubungan baik dengan siapapun, partai manapun. Pernyataan saya ini hanya untuk menanggapi pernyataan Pak Hasto bukan PDIP secara menyeluruh," demikian Agus.
Pada persidangan Kamis lalu (22/3), terdakwa Setya Novanto mengatakan bahwa uang proyek KTP-el juga menyinggahi dua politisi utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung. Masing-masing mendapatkan uang sebesar 500 ribu dolar AS.
Baca: Setya Novanto:
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500 Ribu Dolar ASUang itu diberikan oleh orang kepercayaan Novanto yang juga pengusaha Made Oka Masagung.
[rus]
