Berita

Nusantara

Timbulkan Kecemburuan, Plantari Lahat Minta Tunjangan BK Dicabut

MINGGU, 25 MARET 2018 | 05:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja (BK) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lahat menuai kritik. Sebab, tidak semua ASN mendapatkan tambahan BK.

Tambahan ini hanya berlaku bagi beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja, seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, dan BKPSDM. Sementara ASN lainnya hanya mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Lembaga pengawas terhadap transparansi anggaran di Kabupaten Lahat, Plantari menilai kebijakan penghasilan BK ini telah menimbulkan kecemburuan di kalangan ASN dan kesenjangan antara OPD yang dapat TPP dan BK dengan yang hanya dapat TPP saja.


Ketua Plantari Lahat, Sanderson Syafe'i mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Plt Bupati Lahat Marwan Mansyur, terkait keluhan ASN di beberapa OPD yang mengeluh atas kesenjangan sosial antara OPD yang dapat TPP dan BK serta OPD yang hanya dapat TPP saja.

"Penerapan TPP dan BK oleh pemerintah daerah itu sangat baik dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kinerja, namun harus menerapkan asas keadilan terhadap ASN lain atas pekerjaan yang dilakukan dan kondisi keuangan daerah yang defisit," jelasnya seperti diberitakan RMOLSumsel.com, Sabtu (23/3).

Tambahan penghasilan beban kerja tinggi ini, kata dia, layak ditinjau ulang agar tidak ada kecemburuan sosial yang berdampak banyak ASN berniat pindah ke OPD yang mendapat jatah BK, sementara ASN yang ada tidak mau dipindahkan ke OPD lain

"Makanya saya minta Bupati Lahat mencabut Perbup agar ASN kondusif," tandasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya