Pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Beban Kerja (BK) yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lahat menuai kritik. Sebab, tidak semua ASN mendapatkan tambahan BK.
Tambahan ini hanya berlaku bagi beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja, seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, dan BKPSDM. Sementara ASN lainnya hanya mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Lembaga pengawas terhadap transparansi anggaran di Kabupaten Lahat, Plantari menilai kebijakan penghasilan BK ini telah menimbulkan kecemburuan di kalangan ASN dan kesenjangan antara OPD yang dapat TPP dan BK dengan yang hanya dapat TPP saja.
Ketua Plantari Lahat, Sanderson Syafe'i mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Plt Bupati Lahat Marwan Mansyur, terkait keluhan ASN di beberapa OPD yang mengeluh atas kesenjangan sosial antara OPD yang dapat TPP dan BK serta OPD yang hanya dapat TPP saja.
"Penerapan TPP dan BK oleh pemerintah daerah itu sangat baik dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kinerja, namun harus menerapkan asas keadilan terhadap ASN lain atas pekerjaan yang dilakukan dan kondisi keuangan daerah yang defisit," jelasnya seperti diberitakan
RMOLSumsel.com, Sabtu (23/3).
Tambahan penghasilan beban kerja tinggi ini, kata dia, layak ditinjau ulang agar tidak ada kecemburuan sosial yang berdampak banyak ASN berniat pindah ke OPD yang mendapat jatah BK, sementara ASN yang ada tidak mau dipindahkan ke OPD lain
"Makanya saya minta Bupati Lahat mencabut Perbup agar ASN kondusif," tandasnya.
[ian]
