Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Setengah Warga Jakarta Tak Punya Rumah, Pemerintah Diminta Cabut PP 103/2015

SABTU, 24 MARET 2018 | 22:34 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta memberikan solusi jangka panjang terhadap warga yang tidak memiliki rumah sendiri. Apalagi, setengah warga DKI Jakarta saat ini tidak memiliki rumah sendiri.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak menyampaikan, solusi jangka panjang bagi warga yang belum memiliki rumah sendiri perlu segera dilakukan oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut, sebanyak 48,91 persen penduduk DKI Jakarta tidak mempunyai bangunan tempat tinggal berupa rumah milik sendiri.


"Itu artinya artinya, hampir setengah dari jumlah warga DKI Jakarta tidak memiliki tempat tinggal atas namanya sendiri,” ujarnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Sabtu (24/3).

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan mengatasi persoalan itu, lanjut Bastian, yakni dengan Program DP Nol Rupiah.

Dia menegaskan, warga Jakarta berhak memiliki hunian sendiri sebagai Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1.

"Saya sangat mendukung Program DP Nol Rupiah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,” ujarnya.

Dikatakan Bastian, sejak pemerintah membolehkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki hunian sendiri di Indonesia, semakin menumpuk persoalan hunian dan perebutan perumahan, sementara WNI masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri.

Jika kondisi itu terus berlanjut, akan muncul persoalan yang kian pelik. "Karena itu pemerintah sebaiknya mencabut PP No 103 tahun 2015 tentang hunian bagi Warga Negara Asing,” ujar Bastian.

Menurut dia, wajar saja jika kekhawatiran dialamatkan kepada pemerintah. Dia mengatakan, di dalam Pasal 27 UUD 45 dengan tegas dijamin bahwa setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak.

"Salah satu kebutuhan bagi kehidupan yang layak adalah hunian sendiri. Itu artinya pemerintah wajib menyediakan hunian bagi rakyatnya,” ujar Bastian.

Dia pun menyebut Program DP Nol Rupiah perlu segera diadopsi oleh Pemerintah Pusat.

"Menurut saya salah satu solusi jangka panjang yang dapat ditiru Pemerintah Pusat dan daerah lain dalam mengatasi persoalan hunian,” demikian Bastian. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya