Tom: Ada Pimpinan DPRD Ganjal Program Unggulan Anies-Sandi

Meskipun Pilgub DKI Jakarta 2017 telah usai begitu lama, namun masih ada saja pimpinan DPRD yang belum bisa berpikir tentang persoalan-persoalan depan sampai saat ini.

Salah satu manuver dari kelompok yang belum "move on" yaitu dengan cara menghadang program-program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mengungkapkan, penyerapan anggaran yang telah disepakati dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno agar berjalan lancar dan sesuai target mulai diacak-acak pimpinan DPRD. Praktiknya melalui Sekda serta pejabat-pejabat di Inspektorat, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Tujuannya agar progam unggulan Anies-Sandi terganjal, namun di sisi lain sebenarnya mereka mencoba memaksakan kehendak untuk memenangkan jagoannya yang diduga memiliki dokumen yang dipalsukan. Seharusnya siapapun yang menjadi pemenang ataupun yang layak dimenangkan sesuai aturan dan peraturan lelang harus diumumkan jangan ditunda atau dibatalkan," kata Tom dalam keterangan persnya, Sabtu (24/1).

Tom yang juga bagian Presidium Relawan Anies-Sandi saat Pilgub 2017 melihat hal ini sudah biasa dilakukan para pejabat karena tekanan dari pimpinan DPRD.

"Kebiasaan ini harus dihilangkan, sudah tidak zaman lagi. Untuk itu saya berharap Anies-Sandi harus tegas dan berani untuk menjalankan program penyerapan anggaran di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini sudah sangat tertinggal dari daerah-daerah lain," ujar Tom.

Tom menegaskan, bila benar ada pimpinan Dewan yang bermain maka harus diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun dan menyelidikinya.

"Secara moral juga partai jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sangat tamak seperti ini untuk menjadi caleg di tahun 2019 mendatang," pungkas Tom. [ald]