. Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengeksekusi penutupan semua tempat usaha Alexis, meskipun kemarin malam sempat ditunda.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan pembatalan eksekusi bukanlah bentuk toleransi atas dugaan praktek prostitusi terselubung oleh Alexis, yang melanggar Perda 8/2007 tentang Ketertiban Umum.
"Jangan pernah mengira bahwa Pemprov DKI akan toleran pada pelanggaran Perda. Tidak ada pelanggaran Perda yang akan didiamkan dan dibiarkan, enggak ada," tegasnya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (23/3).
Eksekusi penutupan semua usaha Alexis rencananya dilakukan pada Kamis kemarin. Namun, eksekusi dibatalkan karena beredarnya surat berkop Satpol PP tertanggal 21 Maret 2018 soal eksekusi.
Dalam surat itu dicantumkan bahwa eksekusi akan menurunkan 325 personel. Surat tersebut ditujukan kepada Polda Metro Jaya, Kodim Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara, sampai Kapolsek Pademangan.
"Memang belum ada perintah dari saya (untuk eksekusi penutupan), belum ada perintah dari saya, dan saya tidak mau eksekusi dengan cara-cara yang seperti itu. Kita ini menertibkan, bukan
show a force," tegasnya.
Anies menilai pengerahan ratusan personel hanya untuk menutup Alexis merupakan cara lama.
"Kita mau menertibkan. Jadi, saya tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Karena itu kenapa saya akan disiplinkan? Itu cara kuno, cara salah, saya akan tertibkan dengan cara yang benar. Saya akan disiplinkan," pungkasnya.
[rus]
