Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

PSI: Gerindra Gagal Jadi Oposisi Kredibel

RABU, 21 MARET 2018 | 20:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai bahwa Partai Gerindra telah gagal menjadi oposisi yang kredibel dan konsisten.

Ini lantaran Gerindra yang gagal dengan narasi utang negara, kini beralih menggunakan informasi dari negara asing untuk digunakan di mimbar umum terbuka.

"Mengapa tidak konsisten? Karena Prabowo sebagai ketua umum menggunakan informasi dari negara asing untuk membakar semangat kader Gerindra. Ya, padahal Gerindra sangat sering menggunakan narasi anti-asing," ujar Jurubicara PSI Rian Ernest dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (21/3).


Rian menilai wacana yang dikembangkan Gerindra tidak masuk akal. Sebab selama ini Gerindra sangat anti asing, sementara di satu sisi mengakui validitas dan kredibilitas laporan negara asing tersebut.

"Inkonsistensi dalam berpolitik akan menurunkan kredibilitas partai, apalagi kita tahu bahwa sang ketua umum ingin maju di pilpres mendatang," sambungnya.

Rian mengatakan bahwa strategi politik Gerindra yang kerap membuat musuh yang sebenarnya “tidak ada” merupakan cara politik lama dan usang. Kata dia, seharusnya Gerindra memerangi korupsi, sentimen SARA, dan politisi yang menghalalkan segala cara yang menjadi musuh bangsa saat ini.

"Selayaknya Gerindra mengajukan diskursus kebijakan publik dan mengedukasi rakyat. Alih-alih pidato mencoba membakar semangat, namun tidak konsisten dengan jalan yang telah mereka pilih," tukasnya.

Prabowo dalam sebuah video pendek yang diunggah akun media sosial resmi Gerindra menyebut ada kajian-kajian dari negara lain bahwa Indonesia akan bubar pada 2030 mendatang.

"Kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi, di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030," bunyi potongan video orasi Prabowo. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya