Lembaga Pengembang Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) menyatakan dukungannya kepada pemerintah untuk lebih fokus dalam pembangunan di daerah. Pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana diharapakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah nantinya.
Ketua LPPNU, Marwan Jafar dalam diskusi 'Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah' di Jakarta, Selasa (20/3) mengatakan, pembangunan infrastruktur daerah menjadi kunci untuk kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut, manfaat nyata sudah dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya pada pembangunan untuk menunjang pengairan lahan pertanian.
"Ikhtiar pemerintah dengan melakukan pembangunan infrastruktur di daerah ini patut diapresiasi," kata Marwan.
Marwan mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah saat ini juga dirasakan warga Nahdliyin. Karena, mereka mayoritas tinggal di daerah.
"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga Nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," jelas politikus PKB ini.
Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk infrastruktur terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun ini, anggarannya telah menembus Rp 410,4 triliun. Angka ini optimistis bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Marwan mengutip laporan dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait panjang jalan yang berhasil dibangun. Secara keseluruhan, panjang jalan yang berhasil dibangun dalam tiga tahun terakhir yaitu 2.623 kilometer. Masing-masing sepanjang 1.286 kilometer pada 2015, 559 kilometer pada 2016 dan 778 kilometer pada tahun lalu.
Selain itu, pengoptimalan dana desa pun menjadi catatan lain dalam akselerasi pembangunan infrastruktur. Dampak penggunaan dana desa ini disebut Marwan sudah terlihat dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus konektivitas antardaerah.
"Desa yang awalnya sepi, kini semakin ramai setelah jalan desa dibangun. Tidak hanya ramai, infrastruktur itu juga membuat kerja para petani menjadi lebih baik," tutup Marwan.
Hermanu Triwidodo, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendukung pernyataan Marwan Jafar.
Menurut dia, perhatian terhadap kedaulatan pangan tidak bisa ditawar lagi. Dia berharap pemerintah dapat mewujudkan janji Nawacita yang menginginkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
Yang kurang dalam gerakan pertanian saat ini, menurut Hermanu, adalah insfrastruktur politiknya. "Di mana aspirasi rakyat bisa dilakukan dan disalurkan lewat jalut politik yang belum tersambung dengan baik," katanya.
[rry]
