Berita

Politik

PAN: Seharusnya Pemerintah Introspeksi Atas Kritik Amien Rais

SELASA, 20 MARET 2018 | 15:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah yang dilaksanakan pemerintah masih sangat wajar. Bahkan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan secara berlebihan dari kritik tersebut.

Begitu kata Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Daulay menanggapi luapan kemarahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsa Pandjaitan atas kritik Amien Rais. Luhut mengancam akan mencari sisi buruk Amien Rais yang mengkritik pembagian sertifikat tanah Jokowi sebagai pembohongan publik.

Saleh mengatakan, seharusnya pihak yang merasa dikritik oleh Amien Rais segera melakukan introspeksi. Jika merasa sudah benar, maka perlu menyampaikan pembenaran dan justifikasi. Jangan sampai, sambungnya, kemarahan itu dilampiaskan untuk menutupi sesuatu yang salah.


"Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan di balik program itu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/3).

Jika berbicara tentang marah, sambung Saleh, maka banyak juga masyarakat kita yang marah pada pemerintah. Sebab, ada banyak rakyat yang hidupnya belum sejahtera dan berada di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan dan bahkan banyak yang tidak memiliki tanah sama sekali. Harus diakui secara jujur bahwa kesenjangan masih cukup tinggi di tengah masyarakat kita.

"Kalau mau fair, selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah dimana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah. Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat," tukasnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya