Gelombang relawan Presiden Joko Widodo yang mulai balik badan jelang Pilpres 2019 terjadi karena relawan mulai masuk ke ranah politik.
Begitu kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/3).
Menurutnya, seorang relawan seharusnya rela memberikan dukungan tanpa syarat. Ketika relawan itu merasa kecewa, maka hal itu menjadi indikasi bahwa mereka sudah masuh ranah politik
"Relawan itu kan rela, harusnya rela memberikan dukungan tanpa syarat. Kecuali Jokowi korupsi dan melakukan tindakan tidak terpuji," ujarnya.
Emrus turut mengomentari alasan relawan yang mulai mencabut dukungan karena Jokowi melakukan utang luar negeri dan ekonomi melambat. Menurutnya, hampir semua presiden melakukan utang. Namun di era Jokowi, utang itu dikonversi ke belanja barang produktif, salah satunya perbaikan infrastruktur.
"Yang harus disoroti soal utang ini adalah pemborosan karena ada yang dikorupsi. Makanya yang seharusnya didemo itu koruptor, yang jadi beban ekonomi kita. Kalau ke Jokowi salah alamat itu," sambungnya.
Sementara mengenai ekonomi melambat, Emrus menilai bahwa seharusnya relawan bergerak aktif membantu Jokowi. Misalnya, dengan melakukan advokasi ke masyarakat pedesaan.
"Kalau relawan Jokowi ya harus membantu. Kalau politisi baru wajar cabut dukungan," tukasnya.
Dua hari berturut barisan relawan Joko Widodo menyatakan penyesalan karena sudah menjadi pendukung Joko Widodo. Jumat (16/3), kelompok aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka mengaku menyesal pernah mendukung Joko Widodo, bahkan dalam aksi ini mereka menyatakan tobat nasuha.
Pada Sabtu (17/3), giliran Komunitas Relawan Sadar (Korsa) yang menyatakan menyesal pernah mendukung Jokowi.
Kedua relawan ini menilai Jokowi gagal menepati janji kampanye, gagal dalam menghentikan utang luar negeri, dan gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
[ian]
