Berita

Hukum

Pengacara Nur Alam Berharap Hakim Tidak Terpengaruh Komentar Jubir KPK

SABTU, 17 MARET 2018 | 06:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Dianysah yang mengomentari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) pada Gubernur Sulawesi Tenggara (nonaktif) Nur Alam menuai protes.

Usai sidang tuntutan perkara Nur Alam, Kamis (8/3) lalu Febri melontarkan komentar bahwa tuntutan kepada Nur Alam merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan perkara yang menjerat kepala daerah yang lain.

Kuasa hukum Nur Alam, Didi Suprianto menilai bahwa pernyataan Febri itu bisa menimbulkan opini baru di tengah masyarakat bahwa Nur Alam merupakan koruptor besar yang memang layak dituntut berat.


Dia berharap, pernyataan Febri ini tidak mempengaruhi majelis hakim dalam mengadili perkara Nur Alam.

"Semoga majelis hakim yang mengadili perkara ini tidak tersandera dengan opini tersebut dan akan tetap khidmat serta obyektif didasari dengan hati nurani yang bersih sebagai wakil Tuhan,” ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (17/3).

Bagi Didi, pernyataan Febri tersebut mengusik rasa keadilan dan kebenaran yang tengah diperjuangkan Nur Alam. Apalagi, lanjutnya, fakta-fakta di persidangan yang menguntungkan Nur Alam. Salah satunya,  ahli yang menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan untuk menuntut pidana penjara terhadap Nur Alam selama 18 tahun, yang tidak dapat mempertanggungjawabkan validitas laporannya.

"Banyak ketidakakuratan yang disajikan dalam laporannya yang terungkap di persidangan. Terhadap kesesatan yang disajikan dalam laporan soal kerugian alam itu," kata Didi.

Selain itu, Didi juga menyoroti fakta persidangan tentang kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Dalam hal ini, BPKP telah melanggar sejumlah peraturan perundangan yang menentukan bahwa instansi yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK.

"Kerugian negara yang dihitung oleh KPK hanyalah berdasarkan potential loss dan bukan berdasarkan factual loss,” tukasnya.

JPU KPU menuntut Nur Alam dihukum 18 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Jaksa menilai bahwa Nur Alam telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Termasuk, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Kepada wartawan, Febri menyebut bahwa tuntutan jaksa KPK terhadap Nur Alam merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan perkara yang menjerat kepala daerah yang lain.

"Tadi sudah didengar sama-sama, saya kira ini termasuk tuntutan yang tertinggi kalau dibanding dengan kepala daerah yang lain," katanya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya