Ratusan pemuda dan mahasiswa dari Komite Mahasiswa Peduli NKRI (Kompi NKRI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat yang berbeda, Jumat (16/3).
Aksi pertama dilakukan di depan Gedung KPK, setelah itu berlanjut ke Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka meminta kedua lembaga penegak hukum tersebut mengusut tuntas dugaan korupsi di Kemenakertrans.
Koordinator Aksi dari massa HMI, Ibrahim menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang harus ditangani dengan tegas, cepat dan tepat guna mewujudkan NKRI yang bersih dari tindakan KKN.
"KPK dan aparatur keamanan (Kepolisian RI) sebagai lembaga Negara yang diamanahkan untuk memberantaskan tindakan KKN, seharusnya tidak lemah terhadap siapapun yang melakukan tindakan kriminal tersebut,†ujar Randi dalam orasinya.
Korupsi, kata dia, sudah menjadi budaya buruk dan menghambat keberlangsungan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat.
"Maka sudah saatnya kita perangi tindakan merugikan Rakyat dan negara tersebut dengan tegas sesuai tuntutan konstitusi negara serta tidak membiarkannya tetap mengakar dan berkembang di bumi nusantara ini,†tandasnya.
Di tempat yang sama, koordinator aksi dari Kompi NKRI, Randi Ohoinaung mengatakan, adanya dugaan aliran dana penerimaan suap di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tranmigrasi (Dirtjen P2Ktrans) Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Kemenakertrans) pada 2014 yang lalu.
"Namun dalam faktanya, kasus yang diduga melibatkan Muhaimin Iskandar hingga saat ini belum menemui titik terang kepastian hukumnya. KPK kok tidak menangkap Muhaimin Iskandar?†terangnya.
Dia menegaskan, dugaan aliran suap itu disebut dalam tuntutan terdakwa mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans Jamaluddien Malik pada Rabu (2/3).
Jaksa KPK kala itu menjelaskan, Jamaluddien membagikan uang setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
"Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp 6.734.078.000. Jaksa menyebut sebagian dari uang itu diberikan pada sejumlah nama, diantaranya kepada Muhaimin sebesar Rp 400 juta,†jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPK dan Mabes Polri untuk segera periksa dan mantan Menakertans Muhaimin Iskandar dan Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2Ktrans)
"Kami juga meminta KPK dan Mabes Polri untuk segera memanggil para saksi yang diduga berkaitan dengan dugaan suap tersebut. KPK dan Mabes Polri adalah harapan rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Negeri tercinta ini,†demikian Randi.
Dalam banyak kesempatan, Muhaimin Iskandar sendiri sudah membantah menerima duit suap. Dia juga telah beberapa kali menjelani pemeriksaan, baik itu dalam penyidikan maupun di persidangan terkait kasus "duren".
[sam]
