Berita

KPK/Net

Politik

KIPP: Pemerintah Tidak Perlu Menggubris Permintaan Agus Rahardjo

KAMIS, 15 MARET 2018 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penetapan tersangka calon kepala daerah, dikritik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia.

Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta menjelaskan bahwa peristiwa penetapan tersangka kepada calon kepala daerah (cakada) dalam sebuah Pilkada oleh KPK adalah peristiwa hukum yang memang harus dilakukan oleh KPK sebagai penegak hukum, dalam menangani kasus hukum.

Untuk itu, KIPP meminta agar KPK fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi, termasuk dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka atau langkah hukum lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


Atas alasan itu juga, KIPP Indonesia menyayangkan pernyataan Agus Rahardjo yang meminta pemerintah mengeluarkan perppu terkait masalah ditetapkannya seorang cakada.

"Karena hal ini bukan merupakan kewenangan KPK, dan tidak perlu perlu membuat pernyataan yang bisa menimbulkan polemik hukum dan masuk wilayah politik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (15/4).

Kepada pemerintah, KIPP meminta untuk tidak menggubris pernyataan Agus Rahardjo tersebut. Pemerintah, ujar Kaka, tak perlu mengeluarkan perppu.

"Karena mekanisme pilkada tetap bisa berjalan, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, tanpa harus ada Perpu, karena tidak terjadi kekosongan hukum atau peristiwa yang mendesak," tukasnya.

Rencana KPK bakal penetapan tersangka kepada sejumlah cakada sempat ditentang pihak pemerintah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tak setuju dengan hal tersebut dan minta KPK menunda pengumuman, sebab berpotensi menjalar ke ranah politik.

Sementara Agus Rahardjo menyarankan pemerintah untuk membuat perppu supaya partai politik tak dirugikan.

"Menurut saya supaya partai tidak dirugikan ada baiknya ini saran, apa tidak sebaiknya dilakukan pak Presiden bisa mengeluarkan semacam perppu pengganti undang-undang. Jadi bagi calon yang ditersangkakan partai bisa mengganti, supaya rakyat bisa memilih calon yang terbaik," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya