Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan tertundanya pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Unifah langkah tersebut merupakan upaya dalam mengentaskan kurangnya tenaga pengajar.
"Solusi yang bisa kami tawarkan yaitu pengangkayan guru honorer yang berjumlah 351.965 menjadi PNS saja," ujar Unifah saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3).
Menurut Unifah, syarat pengangkatan guru honorer juga perlu pengawasan dari pemerintah seperti guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN harus sudah bekerja minimal 2 tahun dan target penempatan guru-guru tersebut adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang secara masif kekurangan guru.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai salah satu penyebab krisis pendidikan di Indonesia adalah gaji guru yang tidak layak.
Hal ini jua berdampak pada generasi didikan dari guru tersebut yang bekerja sebagai buruh di luar negeri.
"Sebagian guru-guru ketika murid mereka menjadi buruh di luar negeri, justru bangga karena muridnya memiliki gaji yang berkali-kali lipat dari gajinya. Padahal misi dari sekolah SMK untuk berkarya," terang Ramli.
Permasalahan lain yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah literasi.
Ramli menjelaskan literasi di Indonesia, dari tahun ke tahun hanya mendapat ranking 10 besar dari belakang. Padahal literasi itulah yang menentukan apakah Indonesia bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain.
"Guru itu harus melek literasi dari berbagai media dan sarana, tapi kalau seperti ini bagaimana bersaing dengan negara-negara lain" tutup Ramli.
[nes]
