. Tugas dan kewenangan KPK adalah mengusut tindakan korupsi yang dilakukan siapa saja dan menindak kapan saja. Kerja lembaga antirasuah juga tidak boleh dibatasi ruang dan waktu, bahkan tidak boleh dihentikan karena adanya intervensi dari pihak manapun, bahkan sekalipun dari Presiden Joko Widodo.
Begitu dikatakan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rabu (14/3).
"Jadi teman-teman komisioner KPK harus tetap menjaga marwah dan kredibilitas KPK sebagai lembaga independen penegakan hukum dalam pemberansan korupsi. Jangan terpengaruh intervensi lembaga negara lain," sambungnya.
Samad mengatakan itu sekaligus mengkritik pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang sebelumnya meminta KPK untuk menghentikan sementara proses penanganan hukum para calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada serentak 2018. Penundaan tersebut dirasa Wiranto penting dilakukan demi keberlangsungan pesta demokrasi daerah.
"Jika tunduk kepada keinginan Pak Wiranto itu, KPK bisa ditafsirkan sebagai memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi oleh KPK itu sendiri. Atau paling tidak dikategorikan sebagai upaya pembiaran terhadap terjadinya kejahatan korupsi," jelas dia.
Samad mengungkapkan, ada sejumlah data dan fakta dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya aliran dana mencurigakan yang diduga digunakan terkait Pilkada serentak 2018. Dimana PPATK mencatat 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai puluhan miliaran rupiah. Sedang perihal aliran dana yang terkait peserta Pilkada tercatat 368 transaksi mencurigakan dan yang sudah ada hasil analisanya sebanyak 34 laporan.
"Bahayanya jika KPK tunduk pada intervensi sebagaimana yang dilakukan Wiranto, kasus-kasus yang melibatkan calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi bisa berjalan di tempat, bahkan alat-alat bukti terhadap kasus tersebut bisa hilang atau sebgaja dihilangkan untuk menghapus jejak," tandasnya.
[rus]
