Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.
Sebelumnya, Wiranto membuat kontroversi karena meminta KPK menunda proses hukum atas calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.
Koordinator ICW, Ade Irawan, menegaskan bahwa permintaan Wiranto tersebut sama dengan tindakan intervensi terhadap penegakan hukum.
"Bisa dimaknai sebagai upaya tidak langsung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi siapapun," ujar Ade Irawan dalam pesan tertulis yang dibagikan ke para wartawan, Selasa (13/3)
Seharusnya pemerintah tidak menganggap kerja KPK bisa menciptakan gangguan atas proses politik dan stabilitas keamanan. KPK adalah lembaga hukum yang tidak akan menghentikan pemberantasan korupsi hanya karena alasan politik.
"Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap lima calon kepala daerah tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan," lanjutnya.
ICW menilai, pernyataan Wiranto berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih di Indonesia.
"Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari," tegasnya.
Senin kemarin (12/3), Wiranto meminta KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses Pilkada berakhir.
Hal itu disampaikan Wiranto saat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pilkada 2018.
[ald]
