Berita

Deddy Mizwar/Net

Politik

Demiz: Hak Meikarta Hanya 84,6 Hektare

SELASA, 13 MARET 2018 | 06:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan izin seluas 84,6 hektar untuk pembangunan Megaproyek Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi.

Begitu tegas calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Debat Publik Pertama Pilgub Jabar 2018, di Sabuga Kota Bandung, Senin (12/3) malam.

Kata Demiz, sapaan akrab Deddy, pihaknya akan tegas melakukan penolakan jika Meikarta membangun proyek megapolitan seluas 500 hingga 2.200 hektare.


"Bahwa yang kita tolak adalah perizinan Meikarta yang membangun kota metropolitan 500 hektare sampai dengan 2200 hektare, yang kami izinkan adalah 84,6 hektar yang sudah ditentukan oleh Gubernur pada tahun 1994," tegasnya seperti diberitakan RMOLJabar.com.

Kata Demiz, 84,6 hektare itu menjadi hak dari Meikarta. Sementara untuk perizinan 500 hektare itu tidak akan keluar karena tata ruang yang tidak memungkinkan untuk membangun Kota Metropolitan tersebut.

"Hak mereka 84,6 hektare harus segera dikeluarkan karena itu hak mereka dan kita adalah pelayanan publik jangan ganggu hak orang lain dzolim itu namanya, tapi perizinan 500 hektare sama sekali tidak bisa keluar karena tata ruang yang tidak memungkinkan untuk hal itu," tegasnya.

Senada dengan itu, pendamping Demiz, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa bukan hanya soal izin lokasi yang seharusnya diperdebatkan, tetapi bagaimana membangun keadilan sosial dari dampak pembangunan wilayah Meikarta tersebut.

"Meikarta menghasilkan banyak pajak yang lebih dari satu triliun yang nanti disumbangkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi yang harus dilakukan dari pajak yang satu triliun itu harus membangun kampung-kampung kumuh di Kabupaten Bekasi menjadi kampung yang setara dengan meikarta itulah yang harus kita lakukan," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya