Berita

Hidayat Nur Wahid

Politik

Hidayat: Tidak Banyak Ruang Untuk Poros Ketiga

JUMAT, 09 MARET 2018 | 17:46 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, tampak ragu ketika diminta pendapatnya soal peluang munculnya poros baru menjelang Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, presidential threshold 20 persen yang telah diputuskan dalam UU Pemilu membuat ruang pilihan rakyat sangat terbatas.

"Sistemnya sudah diputuskan, mau bagaimana lagi? Ini kan artinya tidak cukup banyak ruang yang dibuka bagi alternatif-alternatif untuk rakyat pilih," ujar Hidayat Nur Wahid di Ruang Rapat Kerja MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).


Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengklaim bahwa partainya sedari awal sudah menolak presidential threshold 20 persen tersebut.

Wacana pembentukan poros koalisi baru dihembuskan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengajak Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Kemarin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menjelaskan bahwa poros ketiga sulit terwujud karena lima dari sepuluh partai politik di parlemen telah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019.

Jumlah kursi PPP, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mencapai 55 persen di DPR RI.

"Poros ketiga hari ini sulit terbentuk," ucap Romahurmuziy dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/3).

Kalaupun ada poros ketiga, pria yang akrab disapa Rommy ini meyakini ada peran Partai Demokrat di sana. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu yang mengantongi 10,19 persen suara nasional pada Pemilu 2014. Ia menyebut, Partai Gerindra yang memiliki 11,81 persen suara nasional saja sudah memiliki poros sendiri. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya