Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, tampak ragu ketika diminta pendapatnya soal peluang munculnya poros baru menjelang Pemilihan Presiden 2019.
Menurut dia, presidential threshold 20 persen yang telah diputuskan dalam UU Pemilu membuat ruang pilihan rakyat sangat terbatas.
"Sistemnya sudah diputuskan, mau bagaimana lagi? Ini kan artinya tidak cukup banyak ruang yang dibuka bagi alternatif-alternatif untuk rakyat pilih," ujar Hidayat Nur Wahid di Ruang Rapat Kerja MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengklaim bahwa partainya sedari awal sudah menolak presidential threshold 20 persen tersebut.
Wacana pembentukan poros koalisi baru dihembuskan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengajak Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Kemarin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menjelaskan bahwa poros ketiga sulit terwujud karena lima dari sepuluh partai politik di parlemen telah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019.
Jumlah kursi PPP, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mencapai 55 persen di DPR RI.
"Poros ketiga hari ini sulit terbentuk," ucap Romahurmuziy dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/3).
Kalaupun ada poros ketiga, pria yang akrab disapa Rommy ini meyakini ada peran Partai Demokrat di sana. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu yang mengantongi 10,19 persen suara nasional pada Pemilu 2014. Ia menyebut, Partai Gerindra yang memiliki 11,81 persen suara nasional saja sudah memiliki poros sendiri.
[ald]
