. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada) dampak dari mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu sendiri.
"Kita ini tak punya jalan keluar mengingat biaya Pilkada yang juga besar," ujar Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3).
Menurut ketum PAN ini, biaya Pilkada yang besar tidak sebanding dengan pendapatan para Cakada sehingga memaksa mereka untuk memungut sumbangan dari berbagai pihak dan akhirnya mengundang kecurigaan dari KPK dan berujung OTT.
"(Biaya) incumbent Pilkada itu dari mana? Misal gaji Gubernur itu Rp 100 juta, sedangkan biaya Pilkada yang dibutuhkan Rp 160 miliar, tentu butuh sumbangan kan?" terang Zulkifli.
Di lain sisi, Perppu 1/2014 tentang Pilkada yang diterbitkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluarkan pencabutan hak DPRD dalam memilih Kepala Daerah turut memperparah posisi kandidat.
"DPRD tidak bisa memilih kepala daerahnya sendiri, sedangkan negara juga tidak membiayai proses Pilkada dan melarang kandidat dalam proses pengumpulan dana, terus bagaimana? Kalau begini ya tinggal tangkap saja, pasti ada saja kan salahnya?" tutur Zulkifli.
Untuk itu, dia mengimbau agar setidaknya negara bisa mengadopsi salah satu dari model Pilkada yang sudah berlaku di luar negeri.
Pertama, model Pilkada di Eropa dan Amerika Latin yang membiayai serta menanggung langsung segala proses Pilkada yang berjalan. Kedua, model Pilkada di Amerika Serikat yang mempersilahkan kandidat Pilkada mencari dana secara mandiri dengan aturan yang jelas. Ketiga, membolehkan kandidat tetap bekerja dengan latar belakang profesinya masing-masing, sehingga ada penghasilan tambahan yang bisa digunakan untuk proses Pilkada yang bersih.
"Kalau negara sudah memilih salah satu model tersebut namun kandidatnya masih tetap maling, itu baru yang harusnya dihajar habis-habisan," demikian Zulkifli.
[rus]
